Dana Desa Rp24 Triliun Dialihkan untuk Pemberian BLT

oleh -406 views
KOORDINASI : Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri rakor upaya mengatasi dampak sosial Covid-19 yang dimoderatori Mendagri Tito Karnavian, Kamis (9/4). Foto: Humas Provinsi Kaltara

TANJUNG SELOR, beritakaltim.co – Sejumlah langkah dan kebijakan strategis diambil Pemerintah dalam upaya mengatasi dampak sosial dari pandemi Covid-19. Demikian dipaparkan oleh sejumlah Menteri terkait dalam Rapat Koordinasi (Rakor) melalui video conference yang digelar Kamis (9/4) siang hingga sore.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, bersama para gubernur lainnya, juga bupati/walikota se-Indonesia turut menjadi peserta dalam rakor yang dimoderatori oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu.  Turut serta pula, semua Menko (Menteri koordinator), Kapolri, Panglima TNI dan beberapa menteri teknis. Seperti Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Desa dan Menteri Tenaga Kerja.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD yang mendapat giliran pertama, memaparkan mengenai sosial safety dan kerawanannya. Disebutkan Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk mendambah program perlindungan sokial bagi masyarakat. Utamanya warga kurang mampu.

Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya penanganan dampak sosial pandemi Covid-19. Seperti diketahui, akibat wabah Covid-19 tak hanya berdampak pada kesehatan atau keselamatan masyarakat. Namun juga ada dampak sosial, yaitu menurunnya pendapatan warga, serta meningkatnya angka kemiskinan.

Dikatakan Mahfud, dalam implementasinya di lapangan, tetap perlu dilakukan pengawasan yang komprehensip. Baik oleh pusat maupun di daerah. Mahfud menyebut ada beberapa kerawanan yang perlu diantisipasi. Di antaranya kemungkinan penyalahgunaan anggaran, manipulasi data, dan lain-lainnya. Untuk itu, meski ada kelonggaran dalam prosesnya, pemerintah daerah diminta tetap berhati-hati dan mentaati ketentuan yang ada. Termasuk dalam pengawasan, juga sangat diperlukan.

Selanjutnya Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, membeberkan soal program Kartu Prakerja. Disebutkan saat ini tengah proses pendaftaran di tingkat daerah. Diharapkan dalam bulan ini sudah selesai dan bisa dicairkan dananya. Hal senada juga dipaparkan oleh Menteri Tenaga Kerja.

Selain kartu pra kerja, oleh Menteri Tenaga Kerja juga disampaikan langkah-langkah lain yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi dampak Covid-19 di sector ketenagakerjaan. Termasuk mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) yang hingga kini masih dicarikan formulasinya. Mengingat, keluhan banyak perusahaan yang tidak sanggup membayar THR.

Program bantuan sosial lainnya, selain Program Keluarga Harapan (PKH) dan lainnya, teranyar Pemerintah akan mengalihkan penggunaan anggaran Dana Desa sebesar Rp21 triliun-Rp24 triliun untuk bantuan sosial (bansos). Bansos yang diberi nama Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa itu,  ditambah dalam rangka meredam dampak tekanan ekonomi akibat penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah hanya menggunakan anggaran Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di desa dan pelaksanaan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Secara total, anggaran Dana Desa mencapai Rp72 triliun pada APBN 2020.

“Besarannya Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Nanti yang mendapatkan bantuan ini adalah warga kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan dari program-program lainnya, seperti PKH dan lainnya. Kita harapkan Pemerintah Daerah turut membantu juga nanti,” ungkap Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar.

Penentuan keluarga penerima manfaat akan dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, hingga perangkat desa. Data dari mereka juga akan disinkronkan dengan data penduduk miskin di Kementerian Sosial.

“Daerah terdampak akan menjadi prioritas dari segi pendataan dan penyaluran, misalnya sekarang untuk Pulau Jawa tentu jadi prioritas. Kebijakan ini diharapkan membuat masyarakat desa mendapat bantuan yang kurang lebih setara dengan yang diterima masyarakat lain yang juga dapat bantuan dari pemerintah,” tuturnya. Sementara sisa Dana Desa, tetap akan digunakan untuk pembangunan desa dan PKTD. Pemerintah ingin PKTD juga bisa membantu masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi akibat pandemi corona.

Secara keseluruhan, pemerintah menganggarkan insentif perlindungan sosial khusus penanganan pandemi corona mencapai Rp110 triliun. Insentif perlindungan sosial akan diberikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Paket Sembako, listrik gratis dan diskon 50 persen, serta insentif perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah).

 

Dana Transfer Berkurang, Daerah Diminta Lakukan Perubahan Belanja

GUBERNUR Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sesuai arahan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi melalui Video Conference Kamis (9/4), diinformasikan jika akan ada perubahan cukup signifikan mengenai dana transfer dari Pusat ke daerah.

“Disampaikan Ibu Menteri, mulai dari DAK (Dana Alokasi Khusus), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID) juga Dana Desa akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan penerimaan negara yang menurun, akibat terdampak pandemik Covid-19. Untuk itulah, tak hanya di pusat, di daerah juga diminta melakukan langkah-langkah strategis dalam mengatur anggaran (APBD),” kata Irianto usai mengikuti Rakor tersebut.

Langkah strategis dimaksud, adalah melakukan perubahan APBD. Utamanya perubahan pada sisi belanja. Bahkan Menkeu, menekankan belanja daerah harus dilakukan perubahan radikal. Utamanya pada 2 pos anggaran. Yaitu belanja pegawai dan belanja barang.

“Di lingkup Pemprov Kaltara pada dasarnya ini sudah kita lakukan. Seperti contoh belanja pegawai, selama ini kita sudah tidak ada honorarium. Kemudian dalam realokasi anggaran, kita telah menekan biaya perjalanan dinas, yang dialihkan untuk penanganan pandemic Covid-19,” ungkap Irianto lagi.

Sementara dalam belanja barang, sesuai arahan Menkeu, Pemerintah Daerah diminta menekan belanja barang-barang habis pakai. Seperti barang ATK, barang kebutuhan rapat dan lain-lain. Bahkan untuk sementara dua pos anggaran ini, belanja pegawai dan belanja barang (diluar gaji) sementara disetop dulu.

“Untuk petunjuk teknisnya bagaimana, nanti dari Menteri Keuangan dan Mendagri akan mengeluarkan surat edaran yang ditujukan ke seluruh Pemerintah Daerah,” kata Gubernur. Tak hanya dua pos anggaran tersebut, Menkeu juga menyarankan agar kegiatan belanja modal yang sudah terlanjut kontrak, disiasati dengan memperpanjang  masa kontrak. Sehingga pembayaran bisa dilakukan pada waktu yang masih lama lagi atau diundur.

Dari anggaran yang dikurangi ini, lanjutnya, nanti dialihkan untuk kegiatan yang menjadi prioritas saat ini. Yaitu di bidang kesehatan, dalam hal ini untuk pengadaan alat kesehatan, serta pengadaan obat-obatan, APD dan lainnya. Terkhusus dalam penanganan Covid-19. Kemudian prioritas kedua, membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemic Covid-19.#

Sumber: humas