Direksi 7 Perusda Milik Pemprov Kaltim Berstatus Pelaksana Tugas

oleh -400 views
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomi Jabir.

BERITAKALTIM.CO- Sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) milik Pemerintah Provinsi Kaltim belum memiliki jajaran Direksi, Dewan Pengawas serta Komisaris yang definitif, saat ini Perusda tersebut dipimpin oleh Plt atau pelaksana tugas.

Dari 8 Perusahaan Daerah yang dimiliki Pemprov Kaltim hanya Bank Kaltimtara yang telah memiliki Direksi definitif.  Sementara 7 Perusda lainnya seperti Migas Mandiri Pratama (MMP), Melati Bhakti Satya (MBS), Bara Kaltim Sejahtera (BKS), Ketenagalistrikan, Silva Kaltim Sejahtera (SKS), serta PT. Jamkrida masih belum memiliki jajaran direksi secara definitif. Sedangkan satu Perusda lagi, PT. Argo Kaltim Utama (AKU) tengah berurusan dengan penegak hukum karena tuduhan korupsi.

Menanggapi hal tersebut anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir mengatakan, hingga saat ini Pemprov belum melakukan penjaringan untuk posisi Dirut (direktur utama) maupun Komisaris untuk menempati jabatan Perusda tersebut.

“Belum mulai, masih dijabat oleh Plt semua,” ujar Sutomo Jabir saat ditemui disalah satu warung kopi di Jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda. Rabu (20/1/2021).

Walaupun demikian pihaknya telah meminta kepada Pemprov agar melaporkan proses tahapan seleksi tersebut kepada komisi II sebagai bentuk kemitraan.

“Kan ada 3 tahapan, kita minta semua laporannya secara tertulis sebagai bentuk kemitraan,” tegas Sekertaris Fraksi PKB tersebut.

Untuk diketahui, dalam Kemendagri Nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan, pemberhentian anggota dewan pengawas atau anggota komisaris dan anggota direksi BUMD, memberikan perhatian yang penting bagi pelaku yang bergerak pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada Pasal 1 menyebut Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau anggota dilakukan melalui proses seleksi.

Sementara pada Pasal 5 berbunyi sebagi berikut;
Ayat 1 Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Kominarin yang masa jabatannya berakhir.

Ayat 2 Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisarin yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam bulan sebelum man jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisarin berakhir.

Ayat 3 Kepala Daerah melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima bekasi hari kerja sejuk laporan diterima oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). #

Wartawan: Heriman