DPRD Balikpapan dan Bappeda Litbang Bahas Pagu Anggaran OPD

oleh -170 views
RDP Komisi III DPRD kota Balikpapan bersama Bappeda Litbang.

BERITAKALTIM.CO- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan melakukan pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang).

“Kami menanyakan pembahasan anggaran tiap OPD (organisasi perangkat daerah, Red) untuk penambahan, tapi sudah dipagukan sama Bappeda. Nah, tadi kami tanyakan. Anggaran setiap OPD yang sudah dipagu bisakah ditambah ternyata memang tidak bisa tapi kalau mau dipindahkan, silakan yang mana dianggap skala prioritas,” jelas Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri ditemui usai rapat dengar pendapat di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Rabu (28/7/2021).

Alwi mengatakan pagu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing OPD tidak bisa diganti, kecuali mendapat usulan dari wali kota. Semisal, anggaran jalan Dinas PU kemudian mau dipindahkan untuk drainase, apabila kegiatan itu sesuai dengan visi dan misi wali kota.

“Ada beberapa visi misi wali kota yang tidak boleh dihapus atau dikurangi, karena itu adalah visi misi wali kota. Contoh, penanganan banjir, pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat termasuk jembatan Kariangau,” urainya.

Alwi menjelaskan mengenai pembahasan Musrenbang, Bappeda menganggarkan sekitar Rp800 juta tetapi kenapa setiap usulan Musrenbang yang masuk dari tingkat RT hingga tingkat kota tidak terealisasi.

“Musrenbang ini apakah seremonial saja kelihatan mewah, anggaran besar tapi hasilnya nol. Kasihan, kelurahan itu berharap,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Balikpapan Agus Budi mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut. Diantaranya persiapan Balikpapan jadi daerah penyangga Ibu kota Negara (KN)

“Kegiatan Bappeda yang saya sampaikan tadi penekanannya adalah terkait dengan kajian kesiapan Balikpapan menjadi penyangga, beranda IKN,” ujarnya

Kemudian menyangkut, perbaikkan dalam musyawarah perencanaan pengembangan  (musrembang) khususnya dalam menyerap aspirasi masyarakat karena dianggap belum efektif.

” Menurut Komisi III itu tidak efektif karena dari banyak usulan hanya sedikit yang diakomodir, bahwa yang namanya musrembang adalah forum tertinggi kita menyerap aspirasi masyarakat,” katanya.

Dijelaskannya akan dilakukan perbaikkan, agar setiap usulan dalam musrembang dapat terakomodir. Karena banyak usulan dari masyarakat justru jalan terealisasi.

“Kita memperbaiki proses musrembang yang ada di masing-masing kelurahan, mekanismenya, tadi ada usulan ditingkat kelurahan itu bisa dikawal sampai ditingkat kota,”paparnya.

Dia menambahkan, sesuai dengan visi dan misi Wali Kota maka tahun depan prioritas pembangunan yakni sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, penanganan banjir, perusda dan ekonomi kreatif yang menjadi priortas pembahasan khususnya dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2022  masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Visi misi sesuai dengan arahan Wali Kota itu yang kami tekankan di dalam proses pembahasan dimasing masing komisi nanti prioritas wali kota itu tetap yang menjadi yang utama,” tutupnya. #

Wartawan: Thina

No More Posts Available.

No more pages to load.