DPRD Balikpapan Sepakati KUPA-PPAS Sebesar Rp. 2,7 Triliun

oleh -180 views
Rapat Paripurna secara virtual di ruang rapat gabungan DPRD Kota Balikpapan.

BERITAKALTIM.CO- DPRD Kota Balikpapan menggelar  sidang paripurna secara virtual dengan agenda  mendengarkan  nota penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) yang sudah selesai di tingkat Komisi dan Badan Anggaran.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Abdulloh mengatakan penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini akan mengacu pada visi misi wali kota terpilih, Rahmad Mas’ud. Kemudian tim anggaran Pemerintah Kota dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan melakukan penyesuaian antara ketersediaan anggaran dan belanja daerah.

“Tugas kita sudah selesai dalam upaya menghilangkan defisit tahun ini. Dimana posisi terakhir, defisit masih menyisakan sekitar Rp 131 miliar. Sekarang sudah zero. Jadi kepentingan walikota sudah terakomodir,” ucapnya  seusai rapat paripurna di ruang gabungan DPRD Balikpapan, Kamis (16/09/2021).

Abdulloh menyampaikan, APBD Perubahan tahun 2021 akan mengalami kenaikan dari nilai APBD murni yang semula Rp 2,2 triliun dan APBD Perubahan tahun 2021 menjadi Rp 2,7 triliun sesuai hasil pembahasan antara tim anggaran Pemerintah Kota bersama badan anggaran di DPRD Balikpapan. “Kalau dari penjelasannya tadi, APBD Perubahan 2021 itu sebesar Rp 2,14 triliun yang kemudian ditambah dengan belanja menjadi Rp 2,79 triliun,” urainya

Menurutnya, dengan penambahan tersebut, APBD Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2021 mengalami defisit sebesar Rp 640 miliar, yang kemudian ditutupi dengan realisasi pendapatan asli daerah, sehingga tidak ada defisit karena untuk APBD Perubahan tidak boleh ada defisit harus Zero antara pemasukan dengan pengeluaran.

“Jadi ada tambahan belanja hingga Rp 640 miliar yang akan ditutupi lewat target PAD tahun ini. Semua diupayakan secara seimbang agar anggaran yang ada mencukupi. Makanya kami memberikan tanda bintang terhadap kegiatan anggaran yang tidak prioritas untuk diarahkan ke program RPJMD,” tuturnya.

Abdulloh mengatakan, hasil kesepakatan ini akan dituangkan dalam penetapan di sidang paripurna. Di mana ada empat sidang yang harus dilalui. Yakni nota penjelasan Walikota atas APBD Perubahan 2021, pandangan umum fraksi di DPRD Balikpapan, jawaban Wali kota atas pandangan fraksi dan pandangan akhir masing-masing fraksi bersama penandatanganan kesepakatan.

“Nanti berita acara kesepakatan kita kirimkan ke Gubernur Kaltim untuk dievaluasi sebelum ditetapkan sebagai perda APBD Perubahan 2021. Jika nantinya hasil evaluasi gubernur Kaltim tidak ada masalah langsung bisa dibuatkan perdanya,” jelasnya.

Abdulloh juga optimis APBD tahun 2022 mampu membiayai program yang menjadi visi misi wali kota terpilih saat ini. Karena proses penganggaran sudah mengukur dengan kemampuan keuangan daerah. Termasuk harapan perbaikan perekonomian di tahun depan pasca pandemi Covid-19.

“Kita akan mengukur keuangannya itu. Tapi kami optimis 2022 bisa terpenuhi sesuai visi misi wali kota. Mudah-mudahan Covid-19 sudah tidak ada lagi jadi perekonomian bisa tumbuh.” tambahnya. #

Wartawan: Thina

No More Posts Available.

No more pages to load.