DPRD Tanya Warga Terdampak Copid-19, Pemprov Pakai Data Lama

oleh -313 views
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Komisi II DPRD Kaltim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim. Rapat secara teleconference dipimpin Ketua Komisi II, Veridiana Huraq Wang.

Kepada Wartawan, Veridiana mengungkapkan, rapat membahas masalah warga terdampak Covid-19 yang bakal menerima bantuan dari Pemprov Kaltim. Namun dia terkejut karena data yang diberikan pemerintah masih menggunakan data lama. Yaitu data warga miskin sebelum adanya Covid-19.

Padahal, saat ini yang dibutuhkan adalah data by name by addres terkait daftar penerima bantuan setelah adanya covid 19. Tidak menutup kemungkinan ada banyak orang yang terkena dampak, sehingga masuk kategori orang miskin baru.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov dan DPRD Kaltim sepakat dengan anggaran baru sebesar Rp388,8 milyar yang disebut refocussing untuk menangani pandemi covid-19. Penggunaan dana sebesar Rp388,8 Miliyar lebih itu diprioritaskan untuk masalah kesehatan, yaitu alat-alat kesehatan. Kemudian pengadaan ruangan untuk penderita Covid-19, kemudian jaring pengaman sosial safety belt serta pengembangan usaha yang terkena dampak.

“Namun yang mengagetkan adalah data yang mendapatkan bantuan itu adalah data lama, data sebelum adanya covid 19. Otomatis data baru atau katakanlah masyarakat yang kena dampak atau orang miskin baru yang kena dampak covid 19 belum terangkum di dalam angka Rp 388 Miliyar,” urai Veridiana Huraq Wang saat ditemui di ruangan Komisi II lantai 3 Gedung D, Karang Paci, Senin (13/4/2020).

Dalam penyaluran bantuan, Pemerintah Provinsi Kaltim akan didampingi oleh beberapa pihak yakni Inspektorat, BPKP serta Kejaksaan untuk meminimalisir tindakan yang tidak dinginkan.

“Dalam pelaksanaan bantuan ini pemerintah sudah mengantisipasi melalui tiga lembaga, agar kepala daerah supaya berhati-hati dalam menggunakan bantuan ini. Bahwa ini betul-betul disalurkan, kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bukan karena pilkada,” ungkap politisi PDIP tersebut.

Sementara anggota komisi II, Sutomo Jabir mengatakan dengan ditutupnya kantor Samsat berimbas pada pembayaran pajak sehingga pendapatan disektor perpajakan mengalami penurunan secara dratis.

“Sementara masyarakat yang membayar pajak via online masih sangat sedikit, sehingga 20 hari berlarut ini drastis turun penerimaan pajak. Yang tadinya perhari bisa mencapai 5 milyar perhari tinggal 500 juta. Itu pun dihari pertama, sekarang turun terus sampai titik yang mengkhawatirkan,” ungkapnya.

Sehingga menurutnya pemerintah tidak boleh berdiam diri dalam keadaan sekarang. Pemerintah harus menemukan cara jitu sehingga masyarakat tetap bisa bayar pajak.

“Masyarakat bukan tidak mau bayar pajak atau bukan tidak mampu bayar pajak. Mereka mampu, cuma mau bayarnya dimana. Sehingga ada piutang yang harus kita tagih ke wajib pajak. Tidak semua wajib pajak itu tidak mampu bayar pajak, banyak aja yang mampu cuma bingung mau bayarnya dimana. Pemerintah harus mengoptimalkan sistem pembayar pajak via online itu kemudian pembayaran pajak via bank,” pungkas Sutomo Jabir. #

Wartawan: Heriman