Dua Menteri Tinjau Titik Nol Lokasi Ibu Kota Negara, Belum Ada Sinyal Telepon

oleh -1.858 views
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. ditemani Staf Khusus Presiden bidang komunikasi Fadjroel Rachman dan juga ditemani Gubernur Kaltim Isran Noor dan Bupati Penajam Paser Utara Gafur Masud, saat berada di titik nol lokasi Ibu Kota Negara.

BERITAKALTIM.CO- Lokasi Ibu Kota Negara semakin intens dikunjungi para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Setelah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, menyusul kemudian Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Menteri Suharso ditemani Staf Khusus Presiden bidang komunikasi Fadjroel Rachman dan juga ditemani Gubernur Kaltim Isran Noor dan Bupati Penajam Paser Utara Gafur Masud.

Dari perbincangana di lokasi titik nol yang disebar di akun twitter Fajroel Rachman lokasi titik nol sudah diberi tanda patok dengan warna biru dan hitam. Di sekitar lokasi belum terjangkau sinyal telepon, atau terkadang muncul sinyal jika berada di kawasan lebih tinggi.

“Kita berharap di bulan Ramadhan yang suci ini, kita bisa meletakkan batu pertama untuk ibu kota negara. Itu harapan kita,” kata Suharso, usai mengunjungi titik nol rencana lokasi IKN, Senin (12/4/2021).

Rencana peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota Negara sudah bertiup kencang sejak beberapa bulan terakhir. Namun masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. Menurut Suharso pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian untuk mempercepat proses pembangunan ibu kota negara.

“Kita punya kelompok kerja dengan semua kementerian. Kemarin ibu menteri KLHK ke sini, itu kelompok kerja yang semua diorkestrasi oleh Bappenas,” ujarnya.

Dengan adanya kerja sama seluruh kementerian terkait, Suharso berharap tahun ini proses pembangunan akan berjalan lebih cepat.

“Kita berharap tahun ini. Mudah-mudahan lebih cepat lebih baik,” tambah dia.

Kendati demikian, tambah Suharso, pembangunan ibu kota negara tetap akan menunggu proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara di DPR. Ia menunggu Surat Presiden (Surpres) tentang ibu kota negara diturunkan ke DPR.

“Saya kira ketika itu diturunkan, pada saat yang bersamaan kita berharap itu dapat bisa dibahas dengan cepat,” ucapnya.

Tentang RUU Ibu Kota Negara, sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan persetujuan membahas RUU Ibu Kota Negara tak lepas dari masalah pembiayaan yang terkumpul lewat lembaga investasi.

Da menyadari di tengah pandemi, masalah RUU IKN menimbulkan perdebatan di masyarakat lantaran priorotas saat ini pemulihan ekonomi. #

Wartawan: le | sumber: kompascom