Fraksi PKB Bersama PP Dan PDI Perjuangan Enam Raperda Disahkan

oleh -364 views
Sitti Yarra ( kiri ), Saat Menyerahkan Pandangan Fraksi PKB Bersama PPP dan PDI Perjuangan Kepada Ketua DPRD Andi Faizal Sofyan Hasdam ( Tengah ), didampingi Wakil Ketua, H. Agus Haris. Fotoa : JIS

DRPD Bontang menggelar rapat kerja terkait pandangan lima fraksi terhadap enam Rancangan Peraturan Daerah (Rapera) Kota Bontang sbelum disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang. Selasa(22/9/2020), siang.

Dalam penyampaiannya fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan yang diwakilkan kepada Sitti Yarra mengatakan jika berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Melindungi masyarakat merupakan bagian tugas dari pemerintah daerah, oleh dari itu dalam rangka menjalankan perlindungan secara maksimal terhadap masyarakat umum maka diperlukan payung hukum dalam bentuk perda.

Dunia Pendidikan merupakan hal penting, oleh dari itu demi meningkatkan mutu pendidikan di Kota Bontang maka sangat diperlukan inovasi yang berorentasi pada peningkatan kualitas pendidikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara umum.

Sedangkan, peran masyarakat dalam mensukseskan pembangunan harus mendapat perhatian dari pemerintah termasuk menyangkut penyelenggaraan keterbukaan informasi public. Pemerintah harus memberikan ruang seluas-luasnya agar informasi public dapat diakses oleh kepada masyarakat dengan cepat. Sehingga setiap perkembangan informasi bisa sampai ke lapisan masyarakat. Agar tidak terjadi kesalahan dalam menerima dan menyampaikan informasi sangat diperlukan aturan serta landasan hukumnya.

Pemkot Bontang, memiliki beberapa aset yang berada diluar daerah oleh dari itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dengan pemanfaatan yang maksimal. Agar tidak ada kesan negative dalam pengunaannya maka diperlukannya landasan hukum.

Lanjutnya, Kota Bontang merupakan Kota Industri dimana banyak perusahaan besar didalamnya tentu memiliki limbah dengan skala besar pula. Dampak berbahya dari limbah tersebut tidak hanya beresiko kepada manusia namun juga kepada ekosistem dan lingkungan yang ada disekitarnya. Oleh dari itu diperlukan landasan hukum untuk mengatur tentang limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

“Dengan mengucap bismillahi rahmani Rahim, kami dari fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan menyetujui disahkannya enam Raperda tersebut menjadi Perda Kota Bontang. Demikian pandangan kami terhadap enam Raperda tersebut,” tutupnya.

Sekedar informasi, enam Raperda tersebut yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Perlindungan Masyrakat, Raperda tentang Pengelolaan Limbah Baham Berbahaya dan Beracun (B3), dan Raperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah, Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.#

 

Wartawan : JIS

No More Posts Available.

No more pages to load.