VIDEO | Asal Ngomong Dana IKN, Said Didu Penuhi Panggilan Bareskrim

oleh -284 views

SAMARINDA: Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu memenuhi panggilan kepolisian atas ucapannya yang viral di channel Youtube menyinggung dana ibu kota negara. Dia diadukan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan karena kontennya mengandung pencemaran nama baik dan berita bohong.

Jumat 15 Mei lalu, Said Didu yang terlihat garang dengan cuitannya di twitter dan statemen menyerang Luhut Binsar Pandjaitan di channel youtube, memenuhi undangan Mabes Polri di Jalan Trunojoyo Jakarta Selatan. Selama hampir 12 jam dia diminta keterangan menjawab sekitar 50 pertanyaan.

Said Didu dilaporkan melakukan pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan. Awalnya adalah sebuah video berjudul ‘Luhut: Uang, Uang, dan Uang’ yang dibuat Said Didu di YouTube. Rekaman wawancara selama 22 menit itu diunggah di akun channel youtube Said Didu. Narasi dalam video itu membicarakan soal rencana ibu kota negara dalam situasi pandemo covid-19.

Said Didu menyebut Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak ‘mengganggu’ dana pembangunan Ibu kota negara baru. Entah dari mana informasi yang diperoleh Said Didu itu.

Said Didu menganggap proyek Ibu Kota Negara baru dapat menambah beban utang negara.  Dalam kalimat lainnya kemudian muncul narasi yang dinilai Luhut pencemaran nama baik. Seperti pernyataan; Luhut yang dipikirkan hanya uang, uang dan uang.  Said Didu juga menyinggung Sapta Marga di mana diketahui Luhut Binsar Pandjaitan adalah seorang jenderal TNI.

Usai diminta keterangan oleh petugas Bareskrim Mabes Polri, Said Didu menjelaskan kalimat-kalimat dalam channel youtubenya. Dia menilai kalimatnya harus dilihat secara utuh, jangan dipotong-potong.

Said Didu dilaporkan dengan tuduhan menghina, mencemarkan nama baik, menyiarkan berita bohong dan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Sebelumnya Luhut memberi waktu kepada Said Didu untuk meminta maaf, namun tidak digubrisnya.

Dia dilaporkan melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Sumber : Tim Kaltim TV