Hearing dengan DPRD Kaltim, Kepala Bappeda Jelaskan SIPPD

oleh -985 views
HM Aswin, Kepala Bappeda Kaltim saat berada di Gedung DPRD Kaltim.

BERITAKALTIM.CO- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Timur (Kaltim) melaksanakan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim pada Selasa sore (27/10/2020).

Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Gedung E DPRD Kaltim Jalan Teuku Umar tersebut membahas mengenai Persiapan Program-program Kaltim di tahun 2021 mendatang.

Kepala Bappeda Kaltim Prof. Dr. IR. HM Aswin, MM mengatakan, tidak ada pembahasan yang spesifik mengenai perumusan program yang dilakukan oleh pihaknya. Ia menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut Bappeda baru mencanangkan program kerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur (BPSDM Prov. Kaltim).

Pelatihan ini jelas Aswin, akan dilakukan dalam rangka melatih kepala Organisasi Perangkat (Daerah) terkait pengisian Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan daerah (SIPDD) yang dicanangkan oleh Bappeda.

“Karena kepala dinas akan membuat akun-akun untuk pejabat struktural seperti untuk kabid, kasubid untuk melakukan pengisian hal tersebut,” ucap Aswin, Selasa sore (27/10/2020).

Aswin menjelaskan, bahwa SIPPD akan menjadi landasan informasi dan pengisian informasi Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di Kaltim. Dimana aksesibilitasnya sebut Aswin, mudah dan simple seperti aplikasi sosial media.

“Kendalanya kalau orangnya gaptek aja. Karena konsepnya sama kalau memakai Whatsapp atau Facebook, bedanya hanya ketika itu di upload, tidak bisa diturunkan lagi,” lanjut Aswin.

Kemudian, Aswin juga menjelaskan, mengenai tahapan yang akan dilakukan mengenai penciptaan program-program yang akan dilaksanakan Pemprov Kaltim pada 2021. Ia mengatakan bahwa rancangan yang realisasinya dilaksanakan pada 2022 tersebut akan berawal dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021, dimana sampai waktu penetapannya akan diselaraskan dengan penetapan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Harus selaras dengan RKPD. Karena ini berbicara tentang bagaimana bisa mempertanggungjawabkan anggaran tersebut,” jelas Aswin.

Di mana dasar dari penyelarasan ini pula sebutnya, mengacu pada perubahan Permendagri 13 tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang akan berubah pada akhir tahun nanti. Serta Permendagri No.19 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengatur pada teknis pembagian keuangan daerah.

“Nah dasar hukum untuk berbicara mengenai rekening daerah itu permen 90 tadi,” pungkas Aswin. #

Wartawan: Sam

No More Posts Available.

No more pages to load.