IKN, Kaltim Persiapkan Master Plan Daerah Penyangga

oleh -2.654 views
Rencana kawasan ibu kota negara yang baru dalam maket.

BERITAKALTIM.CO- Rencana Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur tertunda pembangunaannya, lantaran pandemi Covid-19 yang melanda negeri ini dan seluruh dunia. Namun hal tersebut tidak berarti rencana pemerintah menjadi batal.

Untuk itu, kata Kepala Bappeda Kaltim HM Aswin, Pemprov Kaltim tetap berusaha mempersiapkan apa yang bisa dilakukan sebatas kemampuan anggaran. Karena pembangunan IKN adalah tanggungjawab pemerintah pusat, Pemprov Kaltim bersama pemerintah kabupaten dan kota di sekitarnya bergerak dari sisi kebutuhan lainnya.

“Kan tidak baik juga kalau jalan dari bandara Sepinggan menuju ibu kota negara nanti melintasi kawasan yang kumuh misalnya. Di sini peran pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota disekitarnya. Yaitu menyiapkan master plan kawasan sekitarnya,” kata HM Aswin kepada Wartawan di Gedung DPRD Kaltim, beberapa waktu lalu.

Kebijakan mengenai Ibu Kota Negara baru yang mengambil lahan inti antara Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, menurut Kepala Bappeda, seluruhnya berada di tangan pemerintah pusat. Progres pembangunan fisik yang sebelumnya diumumkan akan dimulai pada tahun anggaran (APBN) 2020, ternyata tidak bisa direalisasikan lantaran terjadinya kondisi darurat pandemi covid-19.

Begitu juga dengan rencana penerbitkan undang-undang yang mengatur pemindahan ibu kota baru dan pembentukan Badan Otorita.

“Ya tidak apa-apa ditunda. Mau bagaimana lagi, memang situasi yang tidak memungkinkan karena adanya pandemi. Tapi ini kan kita bersiap-siap saja. Sebatas kemampuan keuangan Kaltim di daerah penyangga,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam sebuah webinar yang digelar kantor media di Samarinda, Kepala Bappeda menyebut Ibu Kota Negara sebagai ‘gula-gula’ yang menarik orang berdatangan ke Kalimantan Timur. Baik itu kepentingan bisnis, politik dan sosial. Dia merasa optimistis rencana perpindahan itu terwujud, meski mengalami keterlambatan akibat pandemi Covid-19.

“Sejak zaman Presiden Soekarno dan Soeharto rencana ini sudah muncul. Tapi, begitu berakhir masa jabatan presiden berakhir juga rencana itu. Kalau yang sekarang beda. Ada tindaklanjut, ada rencana undang-undang, peraturan presiden sampai rencana badan otorita,” ungkat Aswin.

Pemprov Kaltim, kata Aswin, menyambut rencana IKN dengan pendekatan kapasitas kewenangan yang tersedia. Diantaranya adalah dengan memulai penguatan infrastruktur. Setidaknya ada 4 point yang sudah mulai dikerjakan oleh pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten.

Aswin menyebutkan, 4 point itu adalah preservasi atau peningkatan jalan akses Kilometer 38 Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menuju Semoi Sepaku – Petung Kabupaten Penaham Paser Utara.

“Saya telah menerima surat pemberitahuan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJK) XII Balikpapan. Jalan tersebut akan menjadi akses utama menuju lokasi inti kawasan IKN,” ucap Aswin.

Progres kedua, peningkatan jalan Mulawarman di pesisir Balikpapan menuju Samboja Kukar. Ini juga diprediksi menjadi daerah pengembangan dari IKN. Kemudian ketiga ada kontribusi pembangunan SPAM (Sistem Pengadaan Air Minum) Sungai Teritip, sebagai eksiting interlan IKN dan keempat penyiapan jalan akses ke jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dengan Penajam.

Dari sisi investasi, Pemprov Kaltim merasakan begitu dahsyatnya dampak dari diputuskannya Kaltim menjadi ibu kota negara yang baru. Banyak investor yang mulai berdatangai menjajagi berbagai pembangunan bisnis. Seperti pembangunan rel kereta api bukan hanya dari investor asing, tetapi juga dari investor lokal.

“Ada juga investor yang meminta memanfaatkan lahan-lahan tambang untuk usaha mereka bikin pembangkit listrik dan disuplai ke PLN,” kata Aswin. #

Wartawan : Hardin | Charle

No More Posts Available.

No more pages to load.