Ini 20 Negara Menolak Hizbut Tahrir

oleh -134 views

BERITAKALTIM.CO- Polemik keberadaan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih terjadi, terutama di kalangan aktivis pro demokrasi dan tentunya para anggota yang semula bergabung dengan HTI. Tudingan kepada Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bernada minor, malah dianggap tindakan pembubaran HTI sebagai sikap anti-Islam.

Benarkah tudingan itu?

Data yang dilansir suaraislam.co menyebutkan, bukan hanya Indonesia yang menolak HTI. Tapi ada 20 negara di seluruh dunia, termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim.

Dari 20 negara menolak organisasi Hizbut Tahrir, diketahui sebanyak 12 negara diantaranya adalah negara Muslim. Berikut catatannya;

1. Malaysia, Hizbut Tahrir (HT) dilarang berkembang. Pada 17 September 2015 melalui Komite Fatwa Negara Bagian Selangor, Malaysia menyatakan Hizbut Tahrir (HT) sebagai kelompok yang menyimpang. Malaysia menegaskan bagi siapapun yang mengikuti gerakan Pro-Khilafah, maka akan menghadapi hukum.

2. Yordania, Yordani merupakan Negara asal berdirinya Hizbut Tahrir (HT), sampai sekarang masih menjadikan organisasi HT dengan status terlarang

3. Suriah melarang Hizbut Tahrir (HT) antara 1998-1999.

4. Turki, Hizbut Tahrir (HT) secara resmi dilarang, namun masih tetap beroperasi. Pada 2009 polisi di Turki menahan sekitar 200 orang karena diduga menjadi anggota Hizbut Tahrir (HT).

5. Libya, pemerintahan di era Muammar Qaddafi menganggap Hizbut Tahrir (HT) sebagai organisasi yang menimbulkan kegelisahan.

6. Arab Saudi, Hizbut Tahrir (HT) dilarang, kritik tajam Hizbut Tahrir (HT) kepada sistem pemerintahan Arab Saudi terus dilontarkan hingga sekaran.

7. Bangladesh melarang Hizbut Tahrir (HT) karena dianggap mengancam kehidupan yang damai, di Negara tersebut Hizbut Tahrir (HT) dilarang semenjak tanggal 22 Oktober 2009

8. Mesir melarang pada 1974, Hizbut Tahrir (HT) dilarang setelah dianggap terlibat aktif dalam upaya kudeta dari sekelompok anggota militer

9. Kazakhstan, Negara ini melarang Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 2005

10. Pakistan melarang Hizbut Tahrir (HT) semenjak tahun 200311. Rusia melarang Hizbut Tahrir (HT) semenjak tahun 1999. Rusia menyebut Hizbut Tahrir (HT) sebagai “Organisasi Kriminal”, dan pada 2003 Rusia menyebut Hizbut Tahrir (HT) sebagai “Organisasi Teroris”

12. Tajikistan melarang Hizbut Tahrir (HT) pada tahun 2001

13. Kirigistan melarang Hizbut Tahrir (HT) pada 2004, secara umum keberadaan Hizbut Tahrir (HT) dilarang di negara-negara Asia Tengah kecuali Indonesia.

14. China melarangnya dan menjuluki Hizbut Tahrir (HT) sebagai “teroris”.

15. Denmark, larangan kepada Hizbut Tahrir (HT). memandang Hizbut Tahrir (HT) melakukan kegiatannya menolak lembaga demokratis, Hizbut Tahrir (HT) membuatnya beberapa kali bermasalah dengan hukum.

16. Perancis, melarang Hizbut Tahrir (HT) karena sebagai Organisasi Ilegal.

17. Spanyol, pada 2008 Hizbut Tahrir (HT) dianggap organisasi illegal dan pihak berwenang selalu mengawasinya dengan ketat.

18. Jerman melarang Hizbut Tahrir (HT) pada 2006 melalui Mahkamah Agung, Jerman menganggap Hizbut Tahrir (HT) dianggap anti-semit

19. Pada 2007, perdana menteri negara bagian New South Wales-Australia berusaha melarang HT, namun dihalangi oleh Jaksa Agung atas nama demokrasi

20. Tunisia pemerintah Tunisia secara resmi meminta pengadilan militer untuk melarang Hizbut Tahrir (HT), HT dianggap merusak ketertiban umum.

BANTAH TUDINGAN ANTI-ISLAM

Isu Joko Widodo anti-Islam muncul ketika musim Pemilu 2019 lalu. Namun kemudian isu yang banyak beredar di media sosial itu adalah hoaks. PDI Perjuangan menilai hal ini membantah fitnah yang menganggap Jokowi memusuhi kepentingan umat Islam di Indonesia. Apalagi pada 2019 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik tiga peringkat dari sebelumnya 16 menjadi 13 dalam ‘top 50’ di daftar 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia.

“Hasil survei oleh lembaga internasional yang berkedudukan di Amman, Yordania tersebut sekaligus membantah tuduhan sementara kalangan yang memfitnah Jokowi sebagai Presiden RI yang tidak peduli bahkan dianggap memusuhi kepentingan umat Islam Indonesia,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah.

Basarah, yang juga Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PDI Perjuangan ini mengatakan naiknya peringkat Jokowi dalam deretan tokoh muslim berpengaruh membuktikan pengakuan dunia atas efektivitas kepemimpinan Jokowi. Dia menilai Jokowi dianggap sukses memimpin negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

“Membuktikan pengakuan masyarakat dunia terhadap legitimasi dan efektifitas kepemimpinan Jokowi yang sukses memimpin sebuah negara besar yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dalam sebuah negara yang bukan sebagai negara yang berbentuk negara agama tetapi negara nasional religius,” ujarnya.

Basarah yang juga Pimpinan MPR 2019-2024 itu menyebut Jokowi terbukti memberi perhatian besar bagi umat Islam di Indonesia salah satunya lewat penetapan hari santri nasional. Meski demikian, Basarah menyatakan Jokowi tetap memperhatikan kepentingan umat agama lainnya.

“Jokowi menyadari sepenuhnya bahwa Negara Indonesia yang dia pimpin ini memang telah membuat konsensus dasar sejak awal berdirinya untuk menjadi negara kebangsaan religius yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika,” jelas Basarah.

Sebelumnya, Jokowi kembali masuk dalam daftar 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Penyelenggara daftar 500 tokoh muslim berpengaruh di dunia ini adalah Pusat Studi Strategi Islam Kerajaan (The Royal Islamic Strategic Studies Centre/RISSC) yang merupakan lembaga riset independen yang terafiliasi dengan Institut Aal Al Bayt Kerajaan untuk Pemikiran Islam, yang berkedudukan di Amman, Yordania.

Buku The Muslim 500: The World’s 500 Most Influental Muslims 2020, itu didapat dari situs resmi The Muslim 500, seperti diakses, Sabtu (5/10). RISCC menyatakan pemilihan orang dalam publikasi daftar 500 tokoh muslim berpengaruh ini bukan berarti dalam rangka mendukung pandangan mereka. RISCC hanya mengukur sejauh mana pengaruh dari orang-orang tersebut. #le