Jaksa Temukan Bimtek Fiktif Di DPRD Berau

oleh -20 Dilihat

jaksa-berauTANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.com- Kasus penyimpangan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan alasan Bimtek jaksa berau(Bimbingan Teknis) di DPRD Kabupaten Berau memasuki tingkat penyidikan.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, Rudi H Manurung melalui Ketua Tim Penyelidikan, Amrullah, Kamis (3/4/2014) mengatakan,  awalnya kasus itu dari kecurigaan Kejari Tanjung Redeb terhadap penyelenggaraan Bimtek yang diduga fiktif.

“Memang benar, saat ini kasus tersebut sedang kami dalami dan sekarang kami tingkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan,” kata Amrullah di ruang kerjanya.

Jaksa sudah memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Di antara mereka ada mantan Sekretaris DPRD sebagai pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pihak hotel di mana para anggota legislative menginap dan pihak maskapai penerbangan.

Selain itu, Amrullah menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah meminta keterangan kepada beberapa Perguruan Tinggi (PT) yang lembaganya dikait-kaitkan telah bekerja sama dengan DPRD Berau dalam pelaksanaan kegiatan Bimtek.

Dari keterangan para saksi kepada petugas penyelidikan kepolisian,  ditemukan fakta bahwa pihak perguruan tinggi merasa keberatan karena lembaganya diseret dalam kasus Bimtek yang diduga fiktif tersebut. Apalagi disebut-sebut dua perguruan tinggi, di Jakarta dan Bandung mengeluarkan sertifikat kepada peserta Bimtek.

“Pihak perguruan tinggi itu merasa tidak pernah mengeluarkan sertifikat Bimtek. Mereka heran bagaimana sertifikat bisa keluar dengan tanda tangan rektor universitas, lengkap dengan stempel. Sedangkan mereka tidak pernah bekerja sama dengan DPRD Berau dalam melakukan kegiatan Bimtek,” ujar Amrullah.

Kini pihak kejaksaan sedang membidik siapa dalang di balik sandiwara Bimtek abal-abal tersebut. Selain itu Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb juga sedang menyelidiki beberapa item yang berkaitan dengan kegiatan diseputar gedung dewan tersebut. Semisal mengenai Kunker, Reses ataupun konsultasi keluar daerah, termasuk penggunaan kendaraan operasional mobil dinas yang tentunya semua hal tesrbut memakan biaya yang tidak sedikit.

Ditanya apakah sudah ada anggota dewan yang dimintai keterangan,Amrullah mengatakan sampai saat ini belum ada. Namun hal tersebut bisa sewaktu-waktu dilakukan.

Kasus berbau korupsi ini menambah deret dugaan kasus yang terjadi di DPRD Berau. Sebelumnya Kejari Tanjung Redeb mengusut dugaan dana Bansos (Bantuan Sosial) di lembaga wakil rakyat itu. #Jodie DS

No More Posts Available.

No more pages to load.