BERITAKALTIM.CO- Anggota DPRD Kaltim Dapil VI, Sutomo Jabir menanggapi temuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bontang terkait adanya lalu lalang kendaraan truk bermuatan batu bara yang tidak disertai dengan Nomor Polisi (Nopol) yang melintasi Keluarahan Bontang Lestari.
Ia menyarankan pemerintah Bontang agar melaporkan ke instansi terkait jika ada pelanggaran yang merugikan masyarakat.
“Baiknya pemerintah kota Bontang yang melaporkan ke instansi terkait kalau ada pelanggaran yang merugikan masyarakat karena masuk wilayah administratif kota Bontang,” ungkap Sutomo Jabir saat dikonfirmasi via whatsApp, Rabu (21/4/2021).
Walaupun demikian sebagai legilator dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Sutomo Jabir mengaku sangat prihatin sebab masih banyak kendaraan yang melewati jalan umum namun dalam rangka melaksanakan kegiatan yang diduga ilegal.
“Saya sebagai wakil rakyat dari Dapil VI tentu sangat prihatin kalau ada aktivitas ilegal yang begitu bebas beroperasi,” bebernya.
Akibat dari aktivitas truk bermuatan batu bara yang berasal dari kegiatan ilegal mining tidak hanya masyarakat yang dirugikan namun juga negara, terutama dalam sektor pajak dan retribusi. Celakannya lagi adalah salah satu faktor penyumbang rusaknya jalan raya.
“Tidak memberi kontribusi malah merusak jalan yang dibangun pemerintah. Oleh karena itu harus segera ditertibkan. Apabila ada unsur pidana maka penegak hukum harus segera bertindak, jangan ada unsur pembiaraan,” pungkasnya.
Untuk diketahui sebelumnya Kabid Bina Marga, Dinas PUPR Bontang Bina, Antariansyah saat mengikuti rapat bersama Komisi III DPRD Bontang Senin 19 April 2021 membeberkan fakta bahwa terdapat puluhan truk yang bermuatan batu bara dan tidak dilengkapi dengan nomor polisi melintasi 3 ruas jalan di kelurahan Bontang Lestari yakni ruas jalan Soekarno- Hatta, Jalan Moh Roem, dan jalan Urip Sumoharjo dengan total panjang jalur sekitar 22 Kilometer. #
Wartawan: Heriman
Comments are closed.