Kades di Kabupaten Kukar Diadukan Menyelewengkan ADD Rp3 Miliar

oleh -267 views
Ketua BPD Desa Perdana, saat menghadiri panggilan klarifikasi dari Kejari Kukar.

BERITAKALTIM.CO- Jajaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perdana, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara melaporkan Nurhadi, Kepala Desa Perdana ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) karena diduga menyelewengkan Dana Desa (DD) hingga Rp3 miliar.

Surat laporan tersebut ditandatangani oleh 3 dari 5 anggota BPD, diantaranya Ketua Abdul Rais, Wakil Ketua Husni, dan anggota Milawati.

Bahkan, Abdul Rais mengatakan selain melaporkan ke Kemendes PDT, pihaknya juga menembuskan ke berbagai intansi antara lain; KPK, Ombudsman, Presiden, DPR RI, Gubernur Kaltim dan Bupati Kukar.

“Laporan itu dibuat pada 25 Juni lalu. Kini, laporan itu sudah ditangani pihak Kejaksaan Negeri Kukar. Sudah ada beberapa yang dipanggil, seperti camat, sekcam hingga RT,” ungkap Abdul Rais saat dikonfirmasi, Rabu (8/9/2021).

Dugaan penyelewengan itu berasal dari hitungan BPD berdasarkan bukti fisik pembangunan Desa Perdana. Karena ada anggaran perawatan, tetapi realisasinya tidak berjalan. Salah satunya yakni di APBDes ada anggaran perawatan jalan, tapi tidak direalisasikan, jalan tersebut tetap rusak dan berlubang.

Selain itu, Kades Perdana enggan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Padahal, APBDes dan SPJ bukan sebuah dokumen rahasia, itu juga menjadi bahan BPD untuk melakukan pengawasan.

“Meskipun BPD Perdana baru dilantik pada 9 April lalu, tetapi mereka tetap berhak mengetahui SPJ dan APBDes tersebut. Karena akan dijadikan sebagai bahan untuk mengawasi pembangunan desa. Tapi saat diminta, kata kades bahwa kami itu BPD baru jadi tidak berhak mengetahui kegiatan desa tahun 2017-2020,” jelas Rais.

Tak hanya itu, pihaknya menilai bahwa terkait BUMDes pun tidak jelas. Baik dari segi pengurus, program maupun anggarannya. Pihaknya hanya ingin semua pihak bisa saling bersinergi untuk membangun Desa Perdana.

“Kades bisa kooperatif dan terbuka kepada kami yang baru ini,” tegasnya.

Secara terpisah, Camat Kembang Janggut, Tego Yuwono membenarkan adanya laporan tersebut dan pemanggilan terhadap dirinya dari Kejaksaan Kukar.

“Sudah, saya juga dipanggil terkait laporan itu,” bebernya.

Tego Yuwono juga menyampaikan, pengurus BPD yang dilantik tidak mengurusi dan mengkritisi SPJ dan APBDes 2017-2020. Mereka hanya perlu mengkritisi mulai tahun 2020 ke atas saja. Karena sebelum itu bukanlah menjadi urusan mereka, melainkan kewenangan pengurus BPD yang lama.

“Laporan boleh saja, tapi kan indikasi yang dituduhkan tidak terjawab. Contoh di RPJMDes ada laporan pengadaan ambulans, padahal itu baru rencana tapi sudah dicari barangnya. Itu nggak bisa, kan baru rencana, jadi tidak ada pengeluaran untuk beli mobil. Itu salah satu yang dituduhkan,” tukasnya.

Selain itu, Tego menyebutkan, jika memang ada indikasi penyelewengan itu, maka ADD dan DD periode 2018-2020 tidak mungkin bisa dicairkan. Karena, lanjutnya, pasti ada verifikasi dari Pemdes maupun inspektorat.

Di sisi lain, Kades Perdana, Nurhadi menerangkan, sudah menegur pengurus BPD yang telah membuat laporan terhadap dirinya itu. Diungkapkan Nurhadi, jika memang ada laporan, maka harus ada buktinya.

“Yang dilaporan itu RPJMDes model rencana, itu belum dianggarkan tapi sudah dilaporkan, saya suruh membuktikan,” terang Nurhadi.

Lebih lanjut, Nurhadi mengatakan pihak Inspektorat Kukar pun sudah beberapa kali melakukan verifikasi APBDes Perdana, termasuk verifikasi dari camat juga.

“Mereka berpikir bahwa sekali anggaran pekerjaan bisa diselesaikan, padahal tidak karena kita bertahap. Kemudian spanduk kegiatan sudah dipasang dikatakan tidak transparan,” pungkasnya. #

Wartawan: Heriman

No More Posts Available.

No more pages to load.