Kaltim Dapat Rp1,56 Triliun dari Penurunan Emisi Karbon Program FCPF

oleh -261 views
Foto ilustrasi.

BERITAKALTIM.CO- Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) akan mendapat dana pinjaman dan hibah mencapai US$836,7 juta atau setara Rp11,92 triliun (kurs Rp14.250 per dolar AS). Diantaranya untuk Kalimantan Timur senilai US$110 juta atau Rp1,56 triliun.

Informasi itu disampaikan Direktur Utama BPDLH Djoko Hendratto dan ditayangkan media siber cnnindonesia. Dia merinci dana tersebut berasal dari enam sumber. Mulai dari Bank Dunia, Green Climate Fund (GCF), REDD+ Norway, Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), BioCarbon Fund, hingga Ford Foundation.

Khusus untuk Kaltim, menurut Djoko, BPDLH mendapat dana dari FCPF senilai US$110 juta atau Rp1,56 triliun untuk program khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. Pemberian dana sudah melewati Emission Reduction Payment Agreement sejak 27 November 2020.

“Saat ini sedang dalam proses finalisasi benefit sharing plan oleh BPDLH, KLHK, dan Pemprov Kaltim,” ujar Djoko.

Direktur Utama BPDLH Djoko Hendratto mengatakan, dana dalam bentuk hibah diberikan untuk mendukung berbagai proyek terkait lingkungan hidup dan energi hijau di tanah air.

Dari World Bank mendapat sebesar US$2,1 juta (setara Rp29,92 miliar) untuk pengelolaan dengan jangka waktu tiga tahun, yaitu 2021-2024. Dana ini merupakan hibah langsung untuk mendukung BPDLH dalam mengelola dana lingkungan hidup seperti membangun Safeguards Indicators, Enviromental and Social Monitoring System (ESMS) dan Action Plan ESMS.

Selanjutnya, BPDLH mendapat dana senilai US$103,6 juta atau Rp1,47 triliun dari GCF selama 2021-2023. Dana diberikan untuk mendukung program kerja sama dengan UNDP dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Ini sudah selesai semuanya sehingga kita eksekusi Juni ini,” imbuhnya.

Ada lagi BPDLH mendapat kucuran dana senilai US$60 juta atau Rp855 miliar dari BioCarbon Fund untuk periode 2023-2025. Dana diberikan untuk program khusus yang dilaksanakan oleh Pemprov Jambi.

“Sedang dalam proses penyusunan benefit sharing mechanism antara BPDLH, KLHK, dan Pemprov Jambi. Rencana penyaluran pertama pada 2025,” terangnya.

Setelah itu, ada aliran dana dari Ford Foundation senilai US$1 juta atau Rp14,25 miliar pada 2021. Saat ini sedang tahap penyusunan proposal yang akan ditindaklanjuti dengan negosiasi mengenai bentuk dan mekanisme penyaluran kepada penerima manfaat.

Terakhir, akan ada suntikan dana dari REDD+ Norway mencapai US$560 juta atau Rp7,99 triliun. Rencananya, dana akan diberikan pada tahun ini.

“Tapi ini Norway kami belum dapat karena masih negosiasi tapi proposalnya di sampaikan sekitar US$560 juta untuk piloting, sedang dalam proses,” pungkasnya.

Hibah untuk Kaltim

Dana dari FCPF senilai US$110 juta atau Rp1,56 triliun untuk Kalimantan Timur menjadi bagian dari proposal Pemprov Kaltim bersama Kemenlu, Kemenhut dan Kemenkeu tergabung tim negosiasi Kesepakatan Pembayaran Pengurangan Emisi atau Emission Reductions Payment Agreement (ERPA) minimal klaim 30 juta ton penurunan emisi.

Sebelumnya sudah ada letter of intens (LoI) yang disepakati Pemerintah Indonesia dan World Bank sekitar tahun 2016, bahwa emisi yang masuk terhitung di dalam skema ini (FCPF Carbon Fund) sekitar 22 juta ton yang uangnya sudah tersedia dalam bank dunia. Jumlah itu berdasarkan sumbangan/kontribusi carbon fund participant atau negara-negara/lembaga yang menaruh uangnya di bank dunia untuk pelaksanaan program ini. #

Wartawan: charle