Karyawan PT Gunta Sumba Tuntut THR Full, Ini Tanggapan Anggota DPRD Kaltim

oleh -1.690 views
Sutomo Jabir, Anggota Komisi II DPRD Kaltim.

SAMARINDA, beritakaltim.co- Wabah Covid 19 tidak hanya berdampak pada sektor usaha dan sektor lainnya, namun juga berdampak pada faktor turunannya. Salah satunya yakni pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh perusahaan kepada karyawannya.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutim. Salah satu perusahaan kelapa sawit di sana, PT Gunta Samba, hanya mampu membayar THR karyawan hanya sebesar 50 persen kemudian sisanya menyusul.

Akibatnya, ratusan pekerja  menggelar aksi demonstrasi menuntut perusahaan  agar segera membayar hak upah kerja gaji & THR yang tidak diberikan sepenuhnya.

“Kita menuntut hak sesuai aturan yang berlaku PP 78 tentang upah buruh, walau alasan perusahaan soal mengikuti manajemen dari pimpinan pusat, harusnya perusahaan mengikuti aturan negara, bukan sebaliknya, bahkan hampir setiap tahun penerimaan upah selalu mandek,” ucap Yohanes Richardo Nanga Wara, salah satu demonstran saat dikonfirmasi via whatsApp, Selasa (19/5/2020).

Aksi dari pekerja itu  mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir yang juga berasal dari dapil Bontang, Kutim, Berau.

Legislator PKB tersebut menegaskan tidak seharusnya perusahaan mengabaikan hak tenaga kerja karena apabila itu terjadi berpotensi melanggar hukum.

“Tidak boleh seharusnya perusahaan melakukan hal tersebut. Harus ada tindakan tegas dari Dinas ketenagakerjaan agar masalah ini tak berlanjut dikemudian hari,” urainya saat ditemui disalah satu warung kopi di Samarinda, Kamis (21/5/2020).

Polemik antara perusahaan dengan karyawan sering kali terjadi karena beberapa hal salah satunya karyawan tidak memahami haknya saat tanda tangan kontrak kerja.

“Sebagian pekerja kita kan yang penting dapat kerja sehingga mereka cendrung lupa akan hak nya. Karena kebutuhan mendesak,” paparnya.

Ke depan pihaknya akan meminta kepada Komisi IV DPRD Kaltim agar membahas masalah terkait itu secara konfrehensif sehingga ke depan tenaga kerja kita tidak ada lagi permasalahan.

“Kita dorong komisi IV agar membahas masalah ini, apalagi yang sering terjadi ada disektor perkebunan sawit. Karena banyak konstituen saya mengadu ke saya saat reses mengenai hal tersebut baik dari tunggakan gaji dan tunjangan meraka yang sering diabaikan oleh perusahaan,” tutupnya. #

Wartwan: Heriman