Kasus Bansos di Kukar Tahun 2012 Diutak-atik Mahasiswa

oleh -19 Dilihat
Masa Aksi FAM saat melakukan unjuk rasa damai di depan Kantor Kejati Kaltim Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Senin (3/8/2020).

SAMARINDA, beritakaltim.co- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kalimantan Timur melakukan unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, Senin (3/8/2020).

Dalam aksi tersebut FAM mendesak kepada Kejati Kaltim agar menuntaskan kasus korupsi dana bantuan sosial atau dana hibah di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2012.

Koordinator aksi, Adhar menceritakan, kasus tersebut bergulir di Pengadilan Negeri Samarinda pada tahun 2017 dengan vonis 4 tahun 6 bulan kepada Rahmat.  Namun para mahasiswa mendesak, Kajati menyeret pihak lainnya yang namanya disebut dalam dakwaan maupun pemeriksaan saksi-saksi.

Para aktivis memperoleh informasi itu setelah Rahmat mengirim surat kepada organisasi DPD Forum Akuntabilitas dan Transparani (FAKTA) Kabupaten Kutai Kartanegara. Isi surat tersebut Rahmat tidak ikhlas menanggung sendiri perbuatan melanggar hukum dalam kasus hibah itu.

“Karena ada nama lain yang mestinya ikut bertanggungjawab dalam kasus ini. Rahmat minta kepada organisasi Fakta untuk memperjuangkan menegakkan keadilan seadil-adilnya,” ucap Adhar.

Nama yang disebut dalam kasus itu adakah AY atau Ahmad Yani. AY adalah¬† pimpinan organisasi Pelita yang menerima hibah dari pemerintah. Rahmat mengomentari mengapa perlu dilakukan pemeriksaan terhadap AY karena diduga kuat sebagai pihak yang menerima aliran anggaran hibah,” urai Adhar saat menyampaikan orasi, Senin (3/8/2020).

Lebih lanjut, Adhar menegaskan agar Kejati Kaltim melanjutkan kembali kasus itu dengan memanggil para pihak lain yang terlibat dalam penggunaan dana hibah tersebut mendapatkan keadilan, jangan ada istilah “tumbal”.

“Kita minta kejati melanjutkan kasus itu, kami melihat seolah-olah saudara rahmat ini diperalat,” tutur Adhar.

Sementara Kejati Kaltim melalui Kasipenkumham, Abdul Faried mengatakan bahwa kasus tersebut sudah pernah ditangani pada tahun 2013-2014 dimana satu orang dikatakan bersalah atas nama Rahmat. Namun yang bersangkutan tidak puas terhadap hakim karena yang bertanggungjawab terhadap masalah ini tidak hanya orang dia sendiri namun ada orang lain yakni AY.

“Bahwa AY juga turut bertanggung jawab terhadap masalah dana bansos yang ada di tenggarong, tentunya apa yang disampaikan oleh FAM kami menerima tetapi apakah orang ini bersalah atau tidak tentunya kita harus didukung oleh fakta dan data. Kami akan koordinasi dengan teman-teman Kejari untuk menanyakan sejauh mana permasalahan ini,” ungkap Faried saat menemui masa aksi di gerbang kantor Kejati.

Untuk diketahui berdasarkan putusan nomor 88/Pid.Sus-TPK 2017/PN SMR halaman 63 dari 141 tertera Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 organisasi PELITA mendapatkan dana hibah dari Pemkab Kukar senilai Rp300.000.000 berdasarkan surat nomor: 400/615/Sos.II/X/2012, tentang pemberitahuan persyaratan realisasi Hibah dan bantuan sosial APBD-P TA 2012 dan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah kabupaten Kukar dengan pengurus pemerhati lingkungan semesta.

Bahwa yang membuat pertanggungjawaban dana dana hibah organisasi Pelita adalah saksi Ahmad Yani. #

Wartawan: Heriman

No More Posts Available.

No more pages to load.