Kelurahan Jadi Posko Covid-19, Anggarannya Dibahas

oleh -203 views
Kepala Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kota Balikpapan, Zulkifli.

BERITAKALTIM.CO- Pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro tingkat lingkungan RT membutuhkan sarana prasarana (Sapras) Posko memadai disetiap kelurahan.

Kepala Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum Satgas Covid-19 Kota Balikpapan, Zulkifli mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu kelurahan untuk melakukan finalisasi inventarisir kebutuhan dana posko.

“Jadi mereka masih menginventarisir kira-kira berapa kebutuhan dana untuk posko dan lain-lain baru diajukan. Jangan sampai dalam pembahasan ada yang tertinggal. Kita tunggu dulu finalisasi pembahasan di tingkat kelurahan,”  ujar Zulkifli kepada awak media, Rabu (17/2/2021).

Zulkifli menjelaskan, untuk kebutuhan sarana prasana (sapras)  di tiap zona berbeda tergantung besaran luas dan jumlah warga pada setiap RT. Karena besaran di satu kelurahan jumlahnya juga bervariasi. Ada sebanyak 1.669 RT yang tersebar di 34 Kelurahan.

“Jadi tiap zona itu beda-beda, karena besaran RT juga beda. Satu kelurahan itu bervariasi. Ada 1.669 RT itu tersebar di 34 kelurahan, ” jelasnya.

Tekait sarana prasarana (sapras) yang paling dibutuhkan di Posko, Ia menyebut pertama yang paling mendasar konsumsi untuk petugas Posko. Jika mereka seharian menjaga Posko maka akan disiapkan makanannya. Yang kedua mobilitas misalnya cukup memakai kendaraan Lurah dengan didukung bahan bakarnya.

“Hal yang lain tidak terlalu berat sarana prasarana itu karena keseharian lurah bekerja dengan RT,” ucapnya.

Ditambahkannya, anggaran Posko di kelurahan saat ini masih dalam pembahasan, bahwa operasional Posko Covid-19  Kelurahan disiapkan anggarannya melalui refocusing.

“Ada anggaran di kelurahan. Dan memang sesuai arahan Pak Wali dan arahan dari pusat memang seperti itu,” katanya.

Dia mencontohkan untuk buat spanduk terkait wilayah RT yang mencantumkan zonasi juga butuh pembiayaan walaupun kecil, tapi kalau dikumpulkan seluruh kelurahan juga membutuhkan biaya. Meski sesuai arahan pak wali sudah jelas di mikro tingkat RT itu sesempurnanya adalah swadaya masyarakat, tapi RT juga perlu stimulasi.

“Misalnya untuk memasang spanduk seperti yang beginikan butuh anggaran tiap kelurahan buat spanduk, ” urainya ketika ditemui awak media.

Ditanya terkait besaran anggaran refocusing, dia sebutkan sampai saat ini belum ada angka refocusing anggaran yang menjadi acuan, sebab masih menyesuaikan dengan usulan. Jika sudah diketahui usulannya maka akan dibahas melalui tim anggaran.

“Anggaran yang ada di satgas kota akan di turunkan sampai ke tingkat kecamatan, oleh kecamatan yang mengkoordinir kelurahan. Tapi tetap perencanaan kebutuhan dari teman-teman posko kelurahan. Karena ketua posko yang diamanatkan dalam ketentuan itu adalah lurah itu sendiri,” pungkasnya. #

Wartawan: Thina