Ketua DPRD Kaltim Kritik Kinerja Pemprov, Hadi Mulyadi Akui Belum Sempurna

oleh -180 views
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyuadi menyampaikan dokumen LKPJ kepada Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK.

BERITAKALTIM.CO- Kritik terhadap kinerja Pemprov Kaltim mulai bermunculan. Lantaran dalam masa kepemimpinan Isran Noor – Hadi Mulyadi yang telah berjalan tiga tahun, tidak ada yang terlihat nyata. Termasuk soal infrastruktur yang dirasakan sangat minim.

Kritikan itu disampaikan oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK, setelah menerima hasil reses 55 anggota DPRD ke daerah pemilihan masing-masing. Hasil reses yang dilaksanakan bulan Februari itu sudah dipaparkan pada Rapat Paripurna ke-9 DPRD Kaltim, Selasa (30/3/2021), yang juga dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK memaparkan, dari hasil reses itu persoalan yang dihadapi masyarakat di 10 kabupaten dan kota di Kaltim masih terbilang sama. Yaitu minimnya pembangunan infrastruktur.

Dia pun berkomitmen untuk ke depan, kebutuhan infrastruktur yang menjadi hak setiap warga dapat dipenuhi dan mampu direalisasikan dengan baik. Karena jika infrastruktur sudah terbenahi dengan baik, makan peningkatan ekonomi masyarakat dapat dipacu.

“Harapan saya itu, kita terus melaksanakan komitmen, bagaimana infrastruktur harus betul-betul dinikmati oleh masyarakat,” terang Makmur, Selasa (30/3/2021).

Politikus Partai Golkar ini menyoroti minimnya koordinasi antara pemerintah daerah (pemda) di Kaltim dengan DPRD selaku badan legislatif, terutama terkait program pembangunan. Ia menyarankan agar selanjutnya, usulan kegiatan pembangunan yang diusulkan kabupaten/kota harus tepat sasaran dan bermanfaat.

“Kita pilah-pilah juga mana yang menjadi kewenangan pemda dan pemprov seperti itu. Yang kita harapkan jangan sekadar ada proyek saja, tapi nilai manfaatnya bagi masyarakat jauh lebih penting,” tegas mantan Bupati Berau tersebut.

Turut menambahkan, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi yang juga menghadiri paripurna, memberikan catatan pada hasil reses yang dilaporkan oleh DPRD Kaltim. Terutama terkait pemilahan kewenangan antara pemda dengan pemerintah pusat terkait program pembangunan.

“Ada juga urusan yang dikolaborasikan dan ada urusan yang memang harus bersabar. Karena anggaran terbatas, kalau semua mau dipenuhi tidak mungkin. Tetapi sebagai sebuah masukan wajib kami perhatikan,” jelas Hadi.

Hadi Mulyadi tak menampik jika segi infrastruktur memang memiliki banyak kekurangan. Terkait aspirasi masyarakat mengenai infrastruktur, Hadi menyebut seluruh kegiatan pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan.

“Memang masih banyak yang belum sempurna, seperti masalah jalan, masalah air bersih. Jadi memang harus dipilah-pilah,” tutupnya. #

Wartawan: Heriman