Ketua Komisi II DPRD Kaltim: Regulasi Rekrutmen Direksi Perusda Tidak Relevan Lagi

oleh -396 views
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang.

BERITAKALTIM.CO- Ketua Komisi II DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menilai dasar hukum pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sudah tidak relevan lagi, untuk saat ini.

“Harus ditinjau kembali, sudah tidak relevan,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (18/01/2021).

Menurutnya BUMD ke depan harus didorong supaya bisa berkontribusi lebih terhadap daerah.

Selama ini, kata politisi PDI Perjuangan ini, dasar hukum pembentukan BUMD hanya untuk menampung regulasi yang diturunkan dari pemerintah pusat.

Dia mencontohkan, Perusahaan Daerah (Perusda) Bara Kaltim Sejahtera (BKS) misalnya, dibentuk hanya untuk menerima saham seri B dari usaha yang operasi di Kaltim.

Kemudian Perusda Silva Kaltim Sejahtera (SKS) hanya menerima deviden terkait perkayuan yang ada di Kaltim.

Sama halnya juga dengan Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) awalnya karena adanya pengelolaan pesawat airvan.

“Dengan keadaan seperti sekarang kami nilai sudah tidak sangat relevan lagi. BUMD harus betul-betul mencari pendapatan untuk daerah,” urainya.

Dengan alasan tersebut, Komisi II DPRD Kaltim mendesak secapatnya adanya perubahan regulasi.

Sementara di sisi lain anggota komisi II, Sutomo Jabir menegaskan terkait dengan proses perekrutan jajaran Direksi Perusda, bahwa jikapun Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi masalah keuangan daerah tidak terlibat langsung tetapi harus ada keterbukaan disemua tahapan seleksi.

“Kita menganggap bahwa proses rekrutmen, proses seleksi direksi maupun dewan komisaris merupakan pintu yang sangat baik untuk membenahi BUMD ini. Maka kita berharap semua tahapan yang ada bisa kita monitor dari komisi II. Toh kalau ada keterbatasan tidak bisa ikut terlibat langsung, tetapi harus ada keterbukaan setiap tahapan disana,” tegasnya. #

Wartawan: Heriman