Kinerja Disorot, Pengembang Belum Serahkan Fasilitas Umum

oleh -266 views
Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Balikpapan dengan Disperkim terkait penataan dan pemeliharan pohon pada fasilitas umum.

BERITAKALTIM.CO- Agenda Komisi III DPRD Kota Balikpapan di awal tahun 2021 menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Perumahan Dan Permukiman ( Disperkim) Kota Balikpapan terkait pembahasan mengenai penataan dan pemeliharaan pohon di area fasilitas umun yang belum diserahkan oleh pengembang.

“Ingin mengetahui dan mendengar kegiatan di 2020,” ungkap Ketua Komisi III Alwi Al Qadri seusai RDP dengan Disperkim di ruang komisi III DPRD Kota Balikpapan, Selasa (12/1/2021).

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri memaparkan permasalahan pengembang yang belum menyerahkan area fasilitas umumnya kepada pemerintah Kota Balikpapan.

” Sebenarnya kita telah sampaikan ke  pengembang. Pengembang ini ada yang punya niat baik dan ada yang nakal. Nanti kita minta data dan Kami coba panggil dan memberikan arahan seperti apa kewajibannya yang harus dipenuhi,” ucap Alwi Al Qadri.

Dijelaskannya, pengembang jangan hanya bisa melakukan pembangunan tanpa memperhatikan fasum yang berakibat banjir.

“Kita bisa panggil juga pengembanganya, bisa hadir dan mengetahui permasalahannya,” ucapnya.

Ia juga meminta agar Disperkim memperketat aturan pengembang fan harus melibatkan Dinas perijinan.

” Jangan terlalu memudahkan untuk berikan ijin pengembang, libatkan dinas perijinan,” paparnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan I Ketut Asnan mengemukan agenda rapat dengar pendapat ini membahas penataan dan pemeliharaan pohon.

“Adanya keinginan anggota Dewan untuk meremajakan pohon pohon tua yang menganggu fasilitas umum,” ungkap Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Balikpapan I Ketut Asnan seusai RDP dengan Komisi III, Selasa (12/1/2021).

Dijelaskannya, keinginan ini nantinya akan dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ada. Apalagi pemotongan pohon pohon tua juga harus mendapat ijin dan kesepakatan dari DPMPT, setelah itu meminta rekomendasi DLH. Baru bisa dilakukan pemotongan pohon.

“Kita akan tinjau kelapangan, kita tandai mana mana yang akan  dilakukan pemotongan. Dan atas pengetahuan semua pihak agar tidak dipermasalahkan,” katanya.

Terkait penyerahan fasilitas umum yang diserahkan oleh pengembang, ia mengalami beberapa kendala, sehingga pada saat penyerahan FSU ada data-data teknis yang harus dilengkapi seperti jalan menhitung berapa lebar dan panjang parit.

” Penyerahan data itu yang selama ini alot bagi developer yang masih berjalan akan tetapi bagaimana yang developer yang sudah tidak berjalan,” katanya.

Dikatakan, penyerahan itu mestinya pada saat membangun FSU, wajib diserahkan akan tetapi selama ini jarang melakukan, karena fokus bangun dulu supaya mendapatkan untung. Aturan FSU ini sudah ada sejak tahun 2018, karena saat itu terbentur dengan aturan.

“Bagi teman developer secepatnya diserahkan karena daripada memelihara tetap lebih banyak begitu diserahkan kami yang berkewajiban,” himbaunya kepada para pengembang. #

Wartawan: Thina