Koalisi Masyarakat Sipil Menolak Raperda RZWP3K yang Disusun DPRD Kaltim

oleh -344 views
Anggota Pansus RZWP3K saat melakukan kunjungan di Kabupaten PPU dalam rangka sinkronisasi Raperda.

BERITAKALTIM.CO- Rancangan Peraturan Daerah yang tengah dibahas oleh Pansus Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) tidak berjalan mulus. Pasalnya, beberapa organisasi nelayan dan pemerhati lingkungan menolak Raperda tersebut untuk dilanjutkan karena dinilai tidak memperhatikan lingkungan dan wilayah adat.

Menanggapi tudingan hal itu, Anggota Pansus RZWP3K, Sutomo Jabir secara tegas mengatakan harusnya mereka kritisi ialah lambatnya pengesahan Raperda ini, bukan sebaliknya karena Raperda RZWP3K telah dimulai sejak periode 2014-2019.

“Mestinya dikritisi karena sudah kelamaan di DPRD, kok malah dituduh bernafsu. Justru pansus sudah berusaha mengakomodir, menelaah dan sangat hati-hati dalam pembahasan supaya komplik kepentingan dapat diminimalkan dan keberpihakan tetap kepada masyarakat luas, makanya sampai sekarang belum disahkan,” tegas anggota fraksi PKB tersebut saat dikonfirmasi via whatsApp, 18/10/2020.

Dalam perjalanannya Pansus RZWP3K telah menemui organisasi baik pemerhati lingkungan maupun organisasi nelayan, bahkan pihaknya telah mengundang langsung untuk datang ke DPRD Kaltim guna menselaraskan kepentingan yang akan diakomodir oleh pansus.

“Di balikpapan sudah pernah kita dialog dengan kelompok nelayan, di Berau, bahkan di DPRD kita undang dan mereka datang,” paparnya.

Sebelumnya dari informasi yang diterima Wartawan Beritakaltim, koalisi masyrakat sipil untuk keadilan pesisir dan pulau kecil menolak dilanjutkannya pembahasan Raperda RZWP3K di tengah situasi pandemi. Mereka juga menyatakan bahwasanya draft Raperda RZWP3K terakhir tidak layak untuk disahkan karena tidak berpihak terhadap perlindungan hutan dan lahan serta masyarakat adat/lokal di Provinsi Kaltim.

Koalisi masyarakat sipil yang menolak itu terdiri dari; Persaudaraan Nelayan Tradisional Balikpapan (PNTB), Forum Peduli Teluk Balikpapan (FPTB), Pokja Pesisir & Nelayan, Sentra Program Pemberdayaan dan Kemitraan Lingkungan (STABIL), Forest Watch Indonesia (FWI), Forum Masyarakat Untuk Transparansi, Walhi Kaltim, Jatam Nas, SIAR Kaltim, Rare Aquatic Species of Indonesia, LKBH Universitas Balikpapan, Jatam Kaltim, Pokja 30, Greenpeace Indonesia, KIARA, Mapala Uniba, serta AMAN Kaltim  #

Wartawan: Heriman