Komisi II DPRD Kaltim Kunjungi UPTD Bapenda Bontang

oleh -165 views
Suasana pertemuan antara Komisi II DPRD Kaltim dengan jajaran UPTD Bapenda kota Bontang.

BERITAKALTIM.CO- Dalam rangka menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Komisi II DPRD Kaltim melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim di Kota Bontang.

Kunjungan tersebut guna melihat langsung teknis pelaksanaan penarikan retribusi pajak yang dilakukan oleh UPTD Bapenda. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Sutomo Jabir.

Ia mengatakan kunjungan kerja tersebut dilakukan, dengan tujuan untuk melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan penarikan pajak oleh UPTD Bapenda Kota Bontang.

“Lewat kesempatan itu, kami juga ingin berdiskusi dan mendengarkan secara langsung apa yang menjadi kendala dalam penarikan pajak atau retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), secara khusus yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim,” urai Sutomo Jabir saat dikonfirmasi via whatsApp, Rabu (2/6/2021).

Di sisi lain, dari pertemuan tersebut pihaknya juga ingin mendengarkan langsung ragam inovasi berupa kemudahan pembayaran pajak.

“Hingga saat ini, Bapenda bekerja sama dengan Tokopedia, Indomaret, e-Samsat, Bankaltimtara, dan layanan lainnya serta rutin melakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama dalam merealisasikan target PAD dari sektor perpajakan yang telah ditargetkan Bapenda Provinsi Kaltim,” paparnya.

Oleh karena itu, Komisi II akan melakukan kunjungan rutin guna mengawasi serta memonitor program dan inovasi yang dilaksanakan oleh Bapenda.

“Upaya percepatan dan pemerataan pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kaltim, salah satunya bergantung dari seberapa maksimalnya upaya penyerapan dan pengelolaan terhadap berbagai potensi PAD yang dimiliki daerah, salah satunya pada sektor pajak,” sambungnya.

Selain itu, Politisi PKB tersebut menyebutkan ketika PAD yang didapatkan Pemerintah Kaltim tiap tahun semakin besar, otomatis akan semakin banyak juga program pembangunan yang bisa dilaksanakan lewat alokasi anggaran tersebut.

“Selain mengharapkan dana bagi hasil atau DBH dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kaltim juga berkewajiban untuk kita dorong agar memaksimalkan setiap potensi daerah, supaya bisa menjadi kantong-kantong PAD bagi APBD Kaltim,” pungkasnya. #

Wartawan: Heriman