Komisi II DPRD Kaltim Pertanyakan Dana Kompensasi KPC Rp 285 Miliar

oleh -1.137 views

Edy KurniawanSAMARINDA, BERITAKALTIM.com – Masih ingat dana kompensasi Rp 285 miliar yang akan dibayarkan PT Kaltim Prima Coal (KPC) sebagai pengganti atau kompensasi Kaltim mencabut gugatan di Arbitrase Internasional Singapore? Nah kompensasi itu rupanya sudah lama tak terdengar. Kini Komisi II DPRD Kaltim siap mempertanyakan kompensasi itu, sebab meski bagaimana pun nilai Rp 285 miliar sangat signifikan untuk membiayai pembangunan di Kaltim saat ini.

Ketua Komisi II Eddy Kurniawan mengatakan, pihaknya wajar mempertanyakannya karena KPC menyanggupi membayarnya jika gugatan dicabut. Informasinya gugatan sudah dicabut, namun tetap saja KPC dengan berbagai alasannya tak mau membayarnya.

“Nah itu kami mau pertanyakan ke Pemprov, kok dana sebesar itu tidak ditindaklanjuti. Padahal kalau masuk dalam pendapatan daerah, sudah berapa jalan dan jembatan yang bisa kita bangun dengan anggaran tersebut,” kata Eddy.

Untuk diketahui, kompensasi Rp 285 miliar itu mencuat setelah Kaltim getol menuntut divestasi saham KPC.

Tuntutan sampai berlanjut ke Arbitrase Internasional di Singapura. Proses yang panjang dan kemudian ada beberapa permasalahan dikhawatirkan justru mempersulit dan bisa jadi KPC kalah, akhirnya diikat perjanjian yang ketika itu Gubernurnya Yurnalis Ngayoh.

Perjanjiannya adalah, KPC siap menggelontorkan Rp 285 miliar ketika Kaltim mencabut gugatannya di Arbitrase Internasional. Perjanjian disepakati dan ditandatangani Ngayoh. Namun lagi-lagi hal itu ternyata janji KPC, realisasinya nihil. (mkd)