Komisi II Sarankan Golden Share untuk Blok Mahakam

oleh -1.362 views

edy kurniawan dan blok mahakamSAMARINDA – Jika Pemprov Kaltim masih bersikap bungkam terhadap raihan resmi 10 persen atas pengelolaan Blok Mahakam, Komisi II DPRD Kaltim justru sebaliknya. Ketua Komisi II Edi Kurniawan menyebut, harusnya Kaltim mengucap syukur. Karena artinya perjuangan selama ini tidak sia-sia, kendati itu masih sebatas kabar belum ada hitam di atas putihnya.

“Alhamdulillah. Tapi kan semuanya juga masih butuh kepastian. Ada resminya yang dibuktikan dengan hitam di atas putihnya. Supaya kita tidak lagi diberikan pengharapan berlebihan. Tapi kalau media yang kasih kabar, biasanya benar adanya itu,” kata Edi.

Menurut politisi PDIP Kaltim ini, memang belum mendapatkan kepastian, namun Pemprov harusnya sudah mulai menyiapkan segala sesuatunya untuk pengelolaan yang dimaksudkan. Komisi II sebagai mitra kerja Pemprov sudah berupaya untuk mencari beberapa pola yang dapat dilakukan, karena tak dapat dipungkiri ketika 10 persen itu memang didapatkan, maka dibutuhkan dana triliunan rupiah.

Sebab PT Pertamina sendiri sudah akan menginvestasikan Rp 300 triliun untuk mengelola blok yang kaya akan kandungan minyak dan gas tersebut. Kaltim tentunya mendapatkan 10 persen dari Rp 300 triliun, ya harus mempersiapkan sedikitnya Rp 30 triliun tersebut.

“Kami sudah melakukan kunjungan ke beberapa daerah yang bernasib sama salah satunya ke Blok Cepu. Nah kami coba tanyakan hal seperti itu. Dan memang kecondongan untuk Golden Share bisa kita lakukan karena kita tak akan menyetor modal alias saham, namun tetap meraih keuntungan jika perusahaan menorehkan laba di akhir tahun,” ujarnya.

Terkait permintaan Presiden RI Jokow Widodo (Jokowi) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said Kaltim jangan mengulang kasus Newmont. Dalam kasus itu, Pemprov Nusa Tenggara Barat diberikan sejumlah kepemilikan saham namun saham itu kemudian digadaikan kepada salah satu bank asing.

Edi mengatakan, menggandeng investor barangkali akan tetap menjadi pilihan Pemprov karena jika melihat modal untuk mengelola 10 persen itu dibutuhkan dana Rp 30 triliun, maka sangat tidak mungkin APBD Kaltim membiayainya.

“Menggaet investor saya pikir masih tetap menjadi salah satu alternatif karena kita butuh modal dikarenakan APBD kita tidak akan sanggup berinvestasi minimal Rp 30 triliun tersebut. Tapi kan sekali lagi yang saya katakan dari awal tadi, bahwa polanya banyak yang bisa kita lakukan termasuk yang paling mudah, bisa golden share itu,” tambahnya. #mkd

No More Posts Available.

No more pages to load.