Koordinasi Gubernur dengan OPD Dinilai Buruk oleh DPRD Kaltim

oleh -167 views
Sutomo Jabir, anggota Pansus LKPj Gubernur tahun 2020.

BERITAKALTIM.CO- Anggota DPRD Kaltim yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Pembahas Laporan Keterangan Pertsnggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim, Sutomo Jabir menilai salah satu biang kerok dari sejumlah masalah yang terjadi beberapa tahun terakhir pada kepemimpinan Isran-Hadi, salah satunya yakni Koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau OPD yang buruk dan payah

Seharusnya sebagai kepala pemerintahan Kaltim, Isran-Hadi bisa membaca persoalan tersebut kemudian memutuskan untuk melakukan evaluasi.

Hal tersebut sangat penting jika Isran-Hadi memang ingin mewujudkan visi dan misinya sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

“Lalu ada masalah pemerataan infrastruktur antar wilayah. Kami melihat ada kesenjangan yang cukup besar. Pemerintah harus lebih fokus memperhatikan pembangunan yang ada di kabupaten/kota,” urai Sutomo Jabir saat ditemui di ruanganya lantai 4 gedung D, Senin (3/5/2021).

Di antara upaya mengurai ketimpangan itu, dapat dilakukan dengan memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.

Pemerintah provinsi harus bisa memilah tanggung jawab dan menentukan skala prioritas, sehingga Pemprov Kaltim tidak mengambil tanggung jawab pusat yang dinilai memberatkan Pemprov.

“Misalnya pembangunan flyover, jalan layang, atau jembatan yang ada dan perlintasan jalan nasional, sebaiknya tidak dibangun dengan dana APBD. Tetapi harus diupayakan untuk mendapatkan anggaran dari APBN,” tegasnya.

Di wilayah utara Kaltim seperti di Bontang, Kutim, dan Berau, hingga saat ini membutuhkan adanya pembangunan sarana pelayanan kesehatan memadai.

Menurut politisi PKB tersebut, untuk memudahkan layanan kesehatan di wilayah, ada baiknya Pemprov Kaltim membangun satu RSUD seperti yang RSUD AW Sjahranie di Samarinda.

Langkah itu, menurut ketua DPC Partai PKB Berau ini, supaya tercipta pemerataan pelayanan kesehatan serta mendekatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Sehingga masyarakat di pelosok tidak mesti ke Samarinda atau Balikpapan hanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagus.

“Untuk tipe atau kelas dari RSUD, itu terserah pemerintah saja. Yang paling penting, ada rumah sakit yang memadai yang memiliki kualitas seperti yang ada di perkotaan (misalnya RSUD AW Sjahranie yang ada di Samarinda),” pungkasnya. #

Wartawan: Heriman