BERITAKALTIM.CO- Proyek-proyek di lingkungan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat) Kalimantan Timur sudah 95 persen dilepas melalui tender melalui situs lpse.go.id. Pelepasan tender dilakukan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
“Dari pantauan kami sudah 95 persen proyek selesai ditender. Ada yang sudah dikerjakan dan masih proses. Kita optimistis seluruh pekerjaan bisa dikerjakan sesuai targetnya,” ucap Dadang Irwan Hassan, Sekretaris Dinas PUPR Kaltim.
Didampingi oleh Abdurahmah, Kasubbag Umum Dinas PUPR Kaltim, Dadang menguraikan adanya perubahan pekerjaan proyek setelah sempat disetop pada bulan April dan Mei 2020 silam. Ketika itu Pemerintah Pusat menginstruksikan untuk dilakukan refocusing anggaran atau pemotongan anggaran sekitar 50 persen, diakibatkan perlu alokasi anggaran baru untuk penangangan Covid-19.
Seperti diketahui pandemi Covid-19 baru terjadi akhir Desember 2019 dan di Kaltim dampaknya baru terjadi pada bulan Maret 2020. Pemerintah pusat hingga di daerah tidak memiliki anggaran khusus penanganan covid-19, sehingga dilakukan perubahan dengan alasan ada situasi darurat bencana.
Diakui oleh Dadang, banyak proyek yang ditunda akibat adanya pemotongan anggaran itu. Anggarannya terpotong sekitar 40 persen, yaitu dari alokasi di APBD murni semula Rp1,4 Triliun terpotong menjadi Rp769 Miliar. Sedangkan jumlah proyek yang terpaksa ditunda sementara sekitar 10 persen jumlahnya.
Pemerintan Provinsi Kaltim memprioritaskan proyek infrastruktur jalan di pedalaman seperti jalan tembus dari Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat menuju Ujoh Bilang Kabupaten Mahulu. Jalan sepanjang 133 Kilometer itu adalah jalan pertama yang dibangun pemerintah agar membuka akses ke Kabupaten Mahakam Ulu. Selama ini transportasi ke Kabupaten Mahakam Ulu hanya bisa ditempuh dengan speedboat melalui Sungai Mahakam atau penerbangan perintis ke Long Apari.
Proyek-proyek yang ditunda perkerjaannya pada tahun 2020, menurut Dadang, dimasukkan dalam perencanaan APBD 2021. Dinas PUPR Kaltim tinggal mendrop proyek-proyek yang tertunda agar terakomodir dalam APBD tahun 2021.
“Itu ada proyek-proyek yang memang kami nilai bisa ditunda dulu. Misalnya proyek beberapa irigasi di Kaltim. Tapi, sebenarnya itu ditunda lantaran pendanaan dari pusat melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) tidak ada. Jadi, pemerintah pusat sudah memberi tahu supaya untuk proyek irigasi kita tunda dulu,” ucap Dadang di kantor Dinas PUPR Kaltim.
Dengan anggaran yang diamanahkan Pemprov kepada Dinas PUPR Kaltim sebesar Rp769 Miliar, Dadang merasa optimistis bisa selesai dikerjakan seluruhnya. Terutama pada bulan Agustus – Oktober, diakuinya adalah masa puncak penyelesaian pekerjaan.
“Hambatan yang sering terjadi proyek tidak selesai dikerjakan karena faktor cuaca. Semoga hal ini bisa diatasi,” ucapnya. #
Wartawan : Charle | Hardin
Comments are closed.