Madfud MD: Djoko Tjandra Bisa Dihukum Lebih Lama dari Vonis MA

oleh -124 views
Mahfud MD, Menkopolhukam.

JAKARTA, beritakaltim.co- Penangkapan buronan Djoko Tjandra memunculkan diskusi publik; apakah dia hanya menjalani vonis Mahkamah Agung selama 2 tahun penjara? Menko Polhukam Mahfud MD melalui akun pribadinya di twitter @mohmahfudmd merespon dengan cuitannya, Sabtu (1/8/2020) pagi tadi.

Menurut Mahfud MD, Djoko Tjandra tidak hanya harus menghuni penjara 2 tahun. Karena tingkahnya dia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama.

“Dugaan pidananya antara lain, penggunaan surat palsu dan penyuapan kepada pejabat yang melindunginya. Pejabat-pejabat yang melindunginya pun harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini,” tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu dalam cuitannya.

Seperti diketahui, kasus Djoko Tjandra bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia diajukan ke persidangan dalam kasus pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali.

Ketika itu Djoko diputuskan majelis hakim bebas dari tuntutan. Kemudian, Oktober 2008 Kejaksaan mengajukan PK (Peninjauan Kembali) ke Mahkamah Agung. MA menerima dan menyatakan Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah.

Djoko dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan harus membayar denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Namun, sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carteran dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, Papua Nugini.

Selama pelarian Djoko Tjandra kemudian diketahui dia telah pindah kewarganegaraan ke Papua Nugini pada Juni 2012. Namun, alih status warga negara itu tidak sah karena Djoko masih memiliki permasalahan hukum di Indonesia.

Dalam cuitan lainnya, Mahfud berusaha menjelaskan pertanyaan netizen mengenai penyuapan yang diduga dilakukan Djoko Tjandara terhadap sejumlah pejabat di Indonesia.

“Bagi yang nanya, penyuapan itu bagian dari korupsi. Korupsi mencakup tujuh jenis tindak lancung, misalnya, gratifikasi, penggelapan jabatan, mencuri uang negara dengan mark up atau mark down dana proyek, pemerasan, dan sebagainya. Jadi jika djoko tjandra itu diduga menyuap, artinya dia diduga korupsi,” ujar Mahfud.

Menurut menyangkut urusan hukuman, itu urusan Pengadilan, tak bisa dicampuri oleh Pemerintah. Jadi kalau ada koruptor divonis ringan atau bahkan dibebaskan itu bukan kewenangan Pemerintah.

“Mafia hukum itu ada dimana-mana, di kementerian, pengacara, kepolisian, kejaksaan, di Pengadilan, di masyarakat,” sambung Mahfud lagi dalam cuitan berikutnya.

Dia juga menjawab pertanyaan dari netizen agar pemerintah melakukan survei tentang hukuman mati. Netizen ini meyakini masyarakat setuju dengan hukuman mati.

Menjawab pernyataan itu Mahfud menjawab;

“Masak perlu survai? Tak usah disurvai, sudah pasti masyarakat setuju. Saya sejak dulu juga setuju. UU nya memungkinkan. Tapi yang memutus itu kan Pengadilan, bukan orang selain hakim. Pengadilan itu punya kemerdekaan yang tak boleh diintervensi oleh siapapun,” tutupnya.

Setelah buron selama 11 tahun, Djoko Tjandra dijemput Kabareskrim Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo dengan pesawat khusus dari Kuala Lumpur Malaysia. Djoko tiba dengan tangan diborgol di Bandara Halim Perdanakusuma pada Kamis, 30 Juli 2020, pukul 22.40 WIB.

Kabareskrim Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo menceritakan penangkapan itu diawali informasi dari Polisi Diraja Malaysia (PDRM) pada Kamis, 30 Juli 2020.

“Siang dapat info (posisi) target diketahui,” kata Kepala Badan Reserse Kriminal Umum (Kabareskrim) Komisaris Jenderal (Komjen) Listyo Sigit Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 30 Juli 2020.

Djoko Ditangkap ditangkap PDRM di Kuala Lumpur, Malaysia atas permintaan Polri. Setelah menerima informasi itu Listyo berangkat ke Negeri Jiran dengan pesawat khusus.

“Prosesnya handing over, setelah (Djoko) ditangkap oleh PDRM, kemudian diserahkan ke kita,” kata dia.

Listyo memastikan penangkapan Djoko tak instan. Dua minggu sebelumnya Kapolri Jenderal Idham Azis harus menyurati elite PDRM untuk bekerja sama menangkap Djoko.

“Namanya police to police selama satu sampai dua minggu,” kata Listyo. #le