Mahasiswa Sikapi Perusahaan Penyalur BBM Rugikan Negara

oleh -302 views

SAMARINDA, beritakaltim.co- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa (FAM) Kaltim melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim.

Dalam aksinya FAM mendesak agar DPRD Kaltim membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan perusahaan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) yang enggan membayar iuran ke kas negara.

Koordinator Aksi Nazar mengatakan mereka meminta DPRD Kaltim mengadakan Pansus untuk menyelidiki perusahaan penyalur BBM yang tidak membayar iuran tetap.

“Hasil rilis dari Kementrian SDM terkait perusahaan penyalur BBM se-Indonesia. Di mana ada 13 perusahaan yang berasal dari Kalimantan Timur. Lima yang taat memberikan laporan, lima lagi laporannya tidak rutin dan tiga lainnya yang tidak mengirim laporan,” urai Nazar, Senin (29/6/2020).

Dari adanya rilis Kementerian ESDM, FAM mengatakan terdapat tiga perusahaan yang tidak membayar serta melaporkan iuran tetap ini. Mereka menuntut DPRD Kaltim membentuk Pansus terkait perusahaan yang tidak taat membayar iuran tetap.

Selain itu atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2019, beberapa perusahaan tersebut tidak melakukan verifikasi dan laporan.

Perusahaan – perusahaan itu diduga melakukan penjualan BBM subsidi disalahgunakan. Kemudian saat verifikasi, perwakilan perusahaan tidak datang.

“Ini adalah nyata bahwa penyalur BBM tidak transparan dan nakal. Dan hal ini melanggar PP nomor 48 tahun 2019 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo,” ucap Nazar.

Sementara Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sutomo Jabir mengatakan terkait tuntutan FAM saya secara pribadi tidak bisa menemui karena bertetapan dengan agenda rapat paripurna dengan Gubernur.

Tetapi apapun yang disampaikan oleh FAM, tentu kita berharap kepada semua aktivitas yang ada di Kaltim kiranya dapat memberikan kontribusi kepada daerah dan negara.

“Sehingga kalau ada informasi terhadap kelalaian terhadap pembayaran retribusi atau iuran itu perlu kita telusuri. Kalau itu pembentukan pansus nanti kita pelajari dulu secara detail,” ungkapnya saat ditemui di ruangannya lantai 4 gedung D.

Secara terpisah Anggota Komisi II, Akhmed Reza Fachlevi mengatakan untuk saat ini pihaknya akan melihat data-data dari ESDM dan Bapenda. Khususnya melihat Izin Wajib Pungut (Wapu) yang dikeluarkan Bapenda.

“Data didapat dari Bapenda dan ESDM dan diteruskan ke Kementrian ESDM. Selama ini laporan Bapenda laporan Wapu lancar saja pembayarannya,” kata Akhmed Reza Fachlevi.

Lebih lanjut ia menjelaskan apabila data dari OPD tersebut valid maka tidak menutup kemungkinan akan dibentuk Pansus.

“Jika data yang dikeluarkan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu valid, nantinya akan dilakukan pengajuan Pansus,” tutupnya.

Untuk diketahui berdasarkan rilis Kementrian ESDM terdapat 13 perusahaan penyalur bahan bakar minyak yang berkantor di Kalimantan Timur. #

Wartawan: Heriman