Menang Perkara Lahan SMAN 1, Selangkah Lagi Aan Sinanta Terima Rp15,5 M dari Pemkot Samarinda

oleh -234 Dilihat
Kawasan komplek SMA Negeri 1 Samarinda yang tanahnya berperkara dan dimenangkan pengusaha Aan Sinanta. Foto: ridho

BERITAKALTIM.CO- Selangkah lagi pengusaha Aan Sinanta bakal menerima pembayaran dari Pemkot Samarinda sebesar Rp15.571.000.000. Jumlah itu adalah nilai ganti rugi yang ditetapkan Mahkamah Agung dalam surat putusan bernomor 1.426 K/Pdt/2020.

Aan Sinanta menang atas perkara sengketa lahan yang sekarang berdiri gedung SMA Negeri 1 Jalan kawasan Kadrie Oening. Dia menggugat perdata Pemkot Samarinda berserta Camat dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dengan tuduhan Pemkot melakukan perbuatan melawan hukun, menyerobot tanahnya.

Saat dihubungi Wartawan Beritakaltim ke kantor Justitia Agung Law Firm di Jakarta di mana Aan Sinanta menyerahkan penyelesaiannya kepada tim hukum kantor itu, penerima telepon yang mengaku bernama Johan belum bisa memberikan keterangan.

“Maaf Pak. Para pengacaranya ini sedang di luar kota,” kata seorang lelaki di ujung telepon. Dia berjanji untuk menghubungkannya jika para pengacara kantor hukum itu sudah datang.

Di dalam berkas putusan Mahkamah Agung tentang kasus itu, tertera penggugat Aan Sinanta menyerahkan penanganan kasusnya kepada tim pengacara dari Justitia Agung Law Firm Jakarta. Tim pengacara itu, mendapat surat kuasa khusus dari Aan Sinanta pada 5 Juni 2017. Masing-masing adalah Andi Agus Ismawan, S.H., M.H.,Hosland B. Hutapea, S.H., Christien Agung, S.H., M.H.,Alfi Noormansyah, S.H., dan Yoppy Firman Rizki, S.H.,M.H.

Tim pengacara ini tampil sejak memasukkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Samarinda dan menghadiri persidangan-persidangan hingga menang. Tim ini juga yang terus mengawal di tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda hingga Kasasi di Mahkamah Agung.

Jumlah ganti rugi yang akan diterima Aan Sinanta dari Pemkot Samarinda sebesar Rp15.571.000.000, dengan rincian hitungan luas lahan yang diklaimnya diserobot Pemkot Samarinda untuk SMAN 1 seluas 21.664 meter persegi. Sementara harga tanah yang berlaku di situ dinilai sebesar Rp718.750 per meter persegi.

JAWABAN PEMKOT SAMARINDA

Sementara Pemkot Samarinda, melalui Kasubbag Hukum Asran Yunisran ketika ditanya tentang apa langkah-langkah Pemkot Samarinda menghadapi putusan dari Mahkamah Agung, dia meminta wartawan Beritakaltim mengkonfirmasi langsung kepada atasannya, yakni Kabag Hukum Pemkot Samarinda atau langsung kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda.

“Untuk hal ini, langsung ke atasan saya saja,” ujarnya.

Asran Yunisran diwawancarai tentang kasus ini karena namanya tertera juga dalam berkas putusan yang mewakili Pemkot Samarinda. Asran termasuk pejabat yang paling memahami kasus tersebut, karena mengikuti dari awal gugatan perdata di Pengadilan Negeri Samarinda, bahkan hingga adanya pengaduan pidana sampai terbitnya putusan MA.

Beberapa kalangan menyebutkan, Aan Sinanta sudah berusaha mengutus tim hukumnya untuk menemui pejabat terkait di Pemkot Samarinda untuk membicarakan eksekusi pembayaran ganti rugi sesuai putusan MA.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

Putusan MA yang mengalahkan Pemkot Samarinda itu bernomor 1.426 K/Pdt/2020. Diputuskan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020, yang terdiri dari Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, serta Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Putusan itu terbit setelah sebelumnya pengadilan pertama dan pengadilan banding juga memutuskan untuk memenangkan Aan Sinanta. Pada pengadilan tingkat pertama perkara itu tercatat pada nomor 136/Pdt.G/2017/PN Smr, dan kemudian pada pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi nomor 26//PDT/2019/PT SMR.

Saat persidangan di Pengadilan Samarinda, terjadi saling bantah. Dalam dokumen gugatan 136/Pdt.G/2017/PN Smr, terlihat Pemkot Samarinda melalui tim kuasa hukumnya menolak dituding menyerobot lahan milik Aan Sinanta.

Tim hukum yang mewakili Pemkot Samarinda itu masing-masing Dr H Sugeng Chairuddin, Drs H Hermanto,M.Hum., H.Masril Nurdin SH.,MH., Syarifuddin SH, Asran Yunisran SE.SH, Zulkarnain Ramli SH, Trisna Dewi SH, Agus Sujito SH, Ari Setiawan, Euis Susana, Zulkifli Djebar SH dan Yuli Kustia Ningsih SH.

Dijelaskan, Pemkot Samarinda membeli tanah di kawasan yang sekarang berlokasi di Jalan Kadrie Oening itu tahun 2003 dari pemiliknya, Tatang Dino Hero. Tanah yang dibeli Pemkot seluas 100.000 Meter persegi senilai Rp15 miliar, di mana pembayarannya dilakukan pada bulan Desember 2006.

“Pada saat pengukuran dan pemeriksaan fisik terhadap tanah yang menjadi obyek jual beli tersebut dilakukan oleh Tim Pemeriksa dari Pemerintah Kota Samarinda, yang antara lain melibatkan unsur kelurahan dan kecamatan dari wilayah obyek tanah terkait serta unsur dari Badan Pertahanan Nasional (BPN), ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun pihak yang menguasai lahan dimaksud (dalam keadaan kosong dan tanpa penguasaan/ pengelolaan) dan tanah tersebut dinyatakan tidak tumpang tindih dengan tanah-tanah yang telah bersertifikat yang telah terdaftar di Badan Pertahanan Nasional Provinsi Katim/Kantor Pertahanan Kota Samarinda,” seperti tertera dalam berkas putusan MA

Di bagian lain kuasa hukum Pemkot Samarinda juga menyampaikan jawaban adanya keanehan dalam gugatan yang dilakukan Aan Sinanta.

“Pihak Penggugat menyatakan baru mengetahui kalau di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2936 dan 2402 telah berdiri Bangunan Sekolah SMU Negeri I Samarinda milik Pihak Tergugat I (Pemkot Samarinda-red) pada Tahun 2012. Namun Gugatan terkait permasalahan penyerobotan lahan tersebut anehnya baru diajukan oleh Pihak Penggugat saat ini (tahun 2017), setelah berlalunya waktu 5 tahun yang tentunya tidak sebentar,” bunyi jawaban tim kuasa hukum Pemkot.

“Yang lebih aneh lagi ialah jika memang benar Pihak Penggugat adalah pemilik tanah yang ditunjuknya sebagai Obyek Sengketa dalam Perkara ini beradarkan Sertifikat Hak Milik No. 2936 dan 2402 yang telah dibelinya pada Tahun 1994, lalu mengapa yang bersangkutan hanya diam saja manakala Pihak Tergugat I memulai pekerjaan Pembangunan Bangunan Sekolah SMU Negeri 1 Samarinda sejak Tahun 2007 dan baru mempermasalahkan tentang pendirian Bangunan Sekolah SMU Negeri 1 Samarinda di atas Lahan yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini setelah Bangunan Sekolah Sekolah SMU Negeri 1 Samarinda itu telah dibangun dengan sempurna oleh Pihak Tergugat I dan aktivitas sekolah telah berjalan 5 tahun,” kata tim kuasa hukum Pemkot dikutip dari berkas putusan MA.

Penggugat Aan Sinanta tercantum beralamat di Jalan S Parman, Komplek Lembuswana Nomor 7, Kelurahan Gunung Kelua, Samarinda Ulu. Tanah yang diklaimnya, selain berdiri SMA Negeri 1, juga sebagian di Komplek perumahan PWI Kaltim. #

Wartawan: Charle

No More Posts Available.

No more pages to load.