Menolak Omnibuslaw, PMII Kota Samarinda Menggelar Istighosah

oleh -273 views
Ketua PC PMII Kota Samarinda, Aji Faisal menyerahkan bekas yang berisi tuntutan mereka ke anggota DPRD Kota Samarinda, 16/10/2020

BERITAKALTIM.CO-  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Samarinda, melakukan aksi penolakan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi itu dilakukan di depan Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Jumat, 16/10/2020.

Dalam aksi PMII tersebut sedikit berbeda dari umumnya. Yaitu dengan cara menggelar Istighosah. Dalam Istighosah tersebut mereka berdoa agar dijauhkan dari musibah.

Bencana yang mereka maksud ialah agar aturan cipta kerja itu cepat dibatalkan. Karena, kalau UU itu dijalankan, berpotensi menindas kaum buruh.

Pun aksi tersebut diikuti oleh tiga anggota wakil rakyat. Yaitu: Sani Bin Husain, Guntur dan Eko Elyasmoko. Mereka ikut lanturkan doa dengan duduk di jalan.

Humas PC PMII, Fatimah mengatakan Istighosah kita lakukan agar semua berjalan baik dan lancar serta dijauhkan dari segala macam bahaya.

“Aksi ini masih mengenai penolakan terbadap UU Cipta Kerja, istighosah bersama-sama, berdoa dan juga melakukan orasi guna mencerdaskan publik dan juga DPRD,” kata Humas PC PMII Samarinda saat ditemui di lokasi aksi.

Aksi tersebut harus dilakukan karena mereka menilai aksi yang dilakukan di DPRD Kaltim gagal. Sehingga, mereka harus melakukan aksi itu kembali. Dalam aksi itu pun mereka menyampaikan aspirasi mereka tentang penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini.

Aksi yang sama pun serentak dilakukan PMII di seluruh Indonesia. PMII memilih Istigosah karena aksi ini bentuk dari usaha dan ikhtiar.

PC PMII Samarinda kecewa dengan DPR dan pemerintah karena dinilai tidak peduli dengan kesengsaraan masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Malah membuat regulasi yang menguntungkan investor dan merugikan masyarakat.

PC PMII Samarinda juga menilai pembentukan UU Cipta Kerja ini tidak partisipatif dan eksklusif. Karena, tidak menyerap aspirasi buruh. Pengesahannya pun dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Aturan ini juga tidak menjamin kepastian hukum dan menjauhkan dari cita-cita reformasi.

“Kami menilai, mereka ini tidak sama sekali pro terhadap rakyat. Terutama rakyat kecil. Khususnya terhadap buruh. Bagaimana hidup mereka nanti. Aturan itu juga malah memperkecil warga lokal untuk bekerja. Karena tidak ada regulasi yang mengatur mengenai tenaga kerja asing (TKA),” tegas Fatimah.

Bahkan, dalam kajian PMII, UU Cipta Kerja ini tidak mencerminkan pemerintahan yang baik. Karena, dalam pembentukannya saja terkesan sembunyi-sembunyi dengan rakyat. Para aktivis PMII mengklaim dalam undang-undang itu menghilangkan poin keberatan rakyat mengajukan gugatan ke PTUN.

Diperparah diaturan tersebut malah mengkapitalisasi sektor Pendidikan. Dengan memasukkan aturan pelaksanaan perizinan sektor pendidikan. Melalui perizinan berusaha dan diantur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Selain itu, PC PMII Samarinda turut menyatakan 3 sikap. Yakni: menolak UU Cipta Kerja, yang tak pro terhadap rakyat kecil, mengecam segala tindakan represif terhadap aktivis dan mahasiswa dalam melakukan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja serta menuntut agar DPRD dan pemerintah agar berpihak kepada rakyat.

Dalam aksi ini juga dilakukan penandatanganan dukungan wakil rakyat terhadap tuntutan tersebut. Walaupun nantinya tuntutan tersebut akan dibahas di internal DPRD Samarinda.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain menjelaskan, tuntutan mahasiswa ini sudah mereka terima. Nantinya akan dibahas dengan internal DPRD Samarinda. Anggota DPRD yang didatangi mahasiswa tidak bisa mengambil keputusan sendiri.

“Semua kan keputusan ada di pimpinan. Jadi, kita diskusikan dulu. Perkara hasilnya nanti, yang penting aspirasi mereka sudah kami tampung. Mereka memberikan kami waktu seminggu. Tapi, kami belum bisa janji. Karena, kami juga belum mengetahui kapan dibahasnya,” tutupnya. #

Wartawan: Heriman