Nasib Pilkada di Tangan Parpol, Tapi Presiden Jokowi Ingin Tetap 2024

oleh -377 views
Ilustrasi. Momentum Basuki Tjahaya Purnama (BTP) bersama Joko Widodo, beberapa tahun silam.

BERITAKALTIMCO- UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 ramai dibahas para politisi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah berkomunikasi dengan partai koalisinya terkait rencana sebagian fraksi di DPR yang ingin Pilkada digelar 2022 dan 2023.

Kepada para ketua umum dan pentolan partai, Presiden menyampaikan kehendaknya agar Pilkada tetap digelar pada 2024. Seperti Kamis, 28 Januari 2021, Presiden meriung bersama delapan belas orang mantan juru bicara dan pemengaruh (influencer) tim pemenganannya di Pilpres 2019 di Istana Negara, Jakarta.

Ditemani suguhan bakso dan pempek, Jokowi dan tetamunya berdiskusi selama dua jam. Menurut politikus Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani, pada pertemuan itu membicarakan vaksinasi Covid-19, radikalisme dan moderasi beragama, serta pilkada yang akan datang.

“Khusus terkait Pilkada, Presiden meminta agar semua kekuatan politik, terutama parpol yang memiliki kursi di DPR, untuk mempertimbangkan betul soal perubahan UU Pilkada ini,” kata Arsul kepada Tempo, Kamis, 28 Januari 2021.

Menurut Arsul, Presiden menyampaikan ihwal pandemi Covid-19 dan situasi ekonomi yang masih jauh dari pulih. Presiden pun menyampaikan kekhawatirannya bahwa hajatan politik pilkada yang berpotensi menimbulkan ketegangan di masyarakat justru mengganggu pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan.

Presiden Jokowi sempat menanyakan sikap Partai Golkar yang dianggap mendukung normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023. Politikus Golkar Ace Hasan Syadzily dan Rizal Mallarangeng kemudian menyampaikan klarifikasi.

Ace, menurut seorang sumber, menyampaikan kepada Jokowi bahwa sikap Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan jajaran partai beringin sudah jelas. “Bahwa melihat realitas politik, UU Pilkada yang ada saat ini digunakan terlebih dulu sebelum dievaluasi,” kata sumber ini.

PRESIDEN INGIN 2024

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan stabilitas politik dan keamanan menjadi pertimbangan Presiden Jokowi sehingga menginginkan Pilkada tetap digelar pada 2024. Dengan begitu, kata Moeldoko, pembangunan nasional dapat berjalan sesuai yang direncanakan.

“Saya pikir alasan yang logis adalah agar stabilitas politik dan keamanan tetap terjaga dengan baik sehingga agenda pembangunan dapat berjalan sesuai yang direncanakan dan untuk kesejahteraan rakyat,” kata Moeldoko kepada Tempo, Sabtu, 30 Januari 2021.

Moeldoko tak menanggapi lebih lanjut ihwal akan banyaknya pejabat sementara kepala daerah jika Pilkada 2024 tetap digelar. Hal ini turut menjadi sorotan publik di tengah sejumlah isu lainnya. “Bisa ditanyakan ke Mendagri,” kata Moeldoko.

Moeldoko tak menampik Presiden sudah menyampaikan sikapnya itu kepada partai-partai koalisi. Pada Kamis, 28 Januari 2021, Presiden mengumpulkan mantan juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 di Istana Negara, Jakarta.

Politikus NasDem Irma Suryani Chaniago bercerita, Presiden menyampaikan secara pribadi tak ada kepentingan setuju atau tidak setuju revisi UU Pemilu. Presiden mengatakan hal itu adalah urusan partai-partai politik di parlemen. Apalagi Jokowi pun akan selesai menjabat pada 2024.

Namun, Jokowi menyinggung bahwa UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 itu belum dilaksanakan, sehingga lucu jika kemudian diubah. Presiden menyebut hal tersebut akan menjadi preseden buruk ke depannya.

“Menurut Presiden itu lucu, belum dilaksanakan sudah mau direvisi. Apa kata masyarakat,” kata Irma Suryani Chaniago kepada Tempo, Sabtu, 30 Januari 2021. #

Sumber: tempo