Naskah Akademik RUU Provinsi Kaltim Mulai Direncanakan

oleh -382 views
Tim DPRD Kaltim menemui Sekretariat Jenderal DPR RI.

BERITAKALTIM.CO- Komisi III DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat dengan Sekertariat Jenderal DPR RI dalam rangka membahas uji konsep, guna penyusunan konsep awal naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Timur.

Kontingen dari Sekertariatan Jenderal DPR RI terdiri dari 8 orang orang diantaranya Zaqiv Rahman, K Zulfa Adriansyah, Robby A Sirait yang diketahui sebagai perancang penyusunan Undang-undang.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanudin Masud mengatakan bahwa rancangan awal UU tersebut masih sesuai dengan koridor namun semua masih mengalir.

“Sesuai koridor tapi ini masih dibahas. Tetapi secara internal sudah ada namun belum tahu waktu akan dibahas secara resmi. Karena belum ada jadwal akibat pandemi Covid-19,” ucap Hasanuddin saat ditemui di Gedung E lantai 1, Kamis (4/3/2021).

Ketua Komisi III tersebut juga berharap nantinya akan terbentuk Panitia Khusus (Pansus) bahkan bila perlu Partai Golkar yang menginisiasi.

“Pansus pertama itu perlu dan harus diinisiasi dari Golkar kalau bisa,” bebernya.

Sementara perwakilan dari Sekretariatan Jendwral DPR RI, Zaqiv Rahman menjelaskan pihaknya dari badan keahlian tepatnya di bidang perancangan DPR RI, saat ini sedang ditugaskan oleh komisi II untuk menyusun beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai penyesuaian provinsi.

“Kita melihat ada beberapa UU lama menjadi dasar hukum dari pembentukan provinsi. Nah salah satunya adalah UU 25 tahun 1956 tentang pembentukan provinsi Kaltim, Kalbar dan Kalsel,” urai Zaqiv.

Atas dasar arahan Komisi II, maka RUU yang sedang dirancang khususnya terkait dengan Kaltim harus dilakukan revisi.

“Pertama tujuan adalah sebagai tahap usaha komisi II untuk melakukan penataan hukum dan perundang-undangan Indonesia. Karena undang-undang 25 tahun 1956 itu dasar hukumnya,” ucapnya.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan menjadi satu pintu masuk untuk melakukan perubahan, pasalnya komisi II ingin menetapkan UU provinsi ini masuk dalam kerangka UUD.

“Kedua UU provinsi selama ini belum mengatur karakteristik potensi dan permasalahan yang ada di provinsi ini. Jadi memang diharapkan melalui RUU ini, kita coba petakkan apa yang menjadi permasalahan menjadi karakteristik dan potensi di Kaltim,” jelasnya.

Dengan demikian diharapkan bisa mengakomodir dan bisa menjawab permasalahan di Kaltim ini, sebagai contoh Kaltim merupakan salah satu provinsi berkontribusi di APBN, tetapi pengembaliannya ke daerah sangat kurang.

“Hanya saja kami tidak bisa mengatur sesuatu yang berbeda karena masalah pendanaan ini diatur dalam UU Perimbangan, UU Pemda dan UU PDRB. Tetapi kami mencoba cari celah-celah hukum dalam hal terdapat potensi namun belum diatur dalam UU yang lain,” lanjutnya.

Lebih jauh, Zaqiv mengutarakan bahwa dalam RUU yang sedang dirancang juga terdapat poin yang bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

“Tadi kami mencoba introduction misalnya ada beberapa potensi yang kami coba atur dalam RUU ini supaya menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk memperoleh anggaran tanpa melanggar UU Pemda, dan UU Perimbangan,” pungkasnya. #

Wartawan: Heriman