Orangtua Minta Gubernur Kaltim Batalkan Pemindahan SMUN 10

oleh -179 views

BERITAKALTIM.CO- Orangtua siswa SMU 10 Samarinda Seberang bereaksi keras atas rencana pemindahan proses belajar mengajar ke gedung baru yang diwacanakan Gubernur Kaltim Isran Noor. Bersama-sama Komite Sekolah dan Forum RT lingkungan sekolah, mereka mendatangi DPRD Kaltim.

Rombongan orangtua dan siswa menyampaikan aspirasi kepada Komisi IV DPRD Kaltim yang membidangi masalah pendidikan, Selasa (21/9/2021).

Di sana, perwakilan siswa yang diikuti pula sejumlah siswa-siswi SMU 10 memaparkan alasan dan keberatan mereka terhadap pemindahan gedung dan proses belajar mengajar tersebut ke lokasi lain.

Masyarakat Samarinda Seberang peduli pendidikan tak sudi gedung sekolah SMU 10 dipindahkan ke mana-mana. Warga berharap aktifitas persekolahan tetap berjalan seperti biasa dan tidak direcoki oleh kisruh Yayasan Melati dan Pemerintah.

“Kami ingin persoalan itu diselesaikan antara pemerintah dan yayasan saja, tanpa mengorbankan kegiatan belajar mengajar,” ujar Iskandar, Perwakilan Forum RT, pemerihati pendidikan Samarinda Seberang.

Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK yang ikut hadir dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) di gedung legislatif itu, mendukung langkah perwakilan siswa dan Komite Sekolah serta lembaga pendukung lain agar mempertahankan sekolah tetap di lokasi yang sekarang.

Ketua DPRD Kaltim ini justru menuntut pemerintah agar memperbaiki kualitas pendidikan di Kaltim, bukan justru membuat kisruh lembaga sekolah yang berjalan dengan baik seperti SMU 10.

“Statetmen saya hanya satu, jangan mengorbankan siswa dan guru serta staf lainnya karena perselisihan dengan Yayasan. Kami akan menghadap Gubernur Kaltim untuk menjembatani aspirasi siswa dan orangtuanya yang menolak pemindahan gedung dan persekolahan ke Samarinda Seberang,” kata Makmur usai rapat dengar pendapat berlangsung di Gedung DPRD Kaltim.

Makmur HAPK melanjutkan, DPRD akan terus mengkritisi dan memberikan saran pendapat kepada Pemprov Kaltim, sebab tugas mereka selaku legislator mengamanahkan hal itu. Sedangkan urusan eksekusi ada di tangan pemerintah melalui Dinas Pendidikan.

Olehnya Makmur jauh jauh hari harus mengkawal asfirasi masyarakat Samarinda Seberang hingga asfirasi masyarajat tersalurkan dengan bijak dan memuaskan.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yakub mengungkapkan, Komisi IV akan menemui Gubernur Kaltim Isran Noor unruk melakukian koordinasi membahas soal SMU 10 itu. Rusman Yakub berjanji akan berjuang mempertahankan agar rencana pemindahan gedung sekolah itu tidak terjadi.

Alasannya, karena kampus SMU 10 yang terletak di Jalan Haji Muhammad Rifadin Samarinda Seberang itu tetap dipertahankan warga dan orangtua siswa. Alasan warga menuurut Rusman, sebab jika dipindahkan ke lokasi lain maka 3 kecamatan di wilayah Samarinda Seberang, yakni Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loajanan Ilir dan Kecamatan Palaran akan dirugikan soal pendaftaran siswa SLTP masuk SMU yang menggunakan sistim zonasi.

Warga sekitar sekolah keberatan karena menyadari dengan sistem penerimaan zonasi, di daerah mereka hanya terdapat dua sekolah setingkat SMA, yakni SMAN 4 dan 10. Jika gedung sekolah dipindahkan, maka pelajar siswa SMU di kawasan itu tidak bisa tertampung.

“Ini persoalan. Sebab merugikan warga dan pelajar SMU itu sendiri, sehingga DPRD harus memberikan dukungan agar SMAN 10 tetap berada di Samarinda Seberang,” kata Rusman Yakub.

Politisi PPP itu mengapresiasi keputusan warga dan perwakilan siswa membawa persoalan itu ke Komisi IV DPRD Kaltim untuk dibicarakan solusinya. Rusman Yakub berjanji akan memanggil seluruh perwakilan Provinsi Kaltim untuk membahas hal tersebut.

Sementara itu Komite Sekolah SMU 10 mengaku akan melakukan pertemuan lanjutan dengan sejumlah lembaga terkait lainnya untuk membahas perihak tersebut. Sejumlah lembaga terkait yang akan ditemui Komite Sekolah adalah, Dinas Pendidikan Kaltim, bagian Biro Hukum, Sekda Pemprov dan Assisten yang menangani Bidang Pendidikan .

“Kami dari komite terus berjuang ada upaya terbaik yang diambil, lantaran lahan di sana itu gedungnya cukup banyak dan selama ini kondisinya baik baik saja. SMAN 10 memakai sebagian walaupun itu tanah pemerintah. kita tidak pernah mengusik,” kata salah satu anggota Komite Sekolah SMU 10.

Persoalan gedung sekolah di SMU 10, menurut Rusman, justru pemerintah harus menambah fasiltas dan pembangunan gedung yang baru. Alasannya, sebab kapasitas daya tampung gedung sudah tidak memadai. Dimana jumlah kapasitas gedung yang ada hanya bisa mengakomidir sekitar 1.000 orang siswa, sedangkan lulusan sekolah SLTP tiap ajaran baru di SMU 10 mencapai 2.500 orang siswa, khusus di 3 kecamatan ini.

“Artinya kita kekurangan gedung yang bisa menampung 1.500 siswa lulusan SLTP,” tambah Rusman lagi.

Melalaui perewakilan orangtua siswa, Iskandar meminta agar DPRD menyeyelesaikan 3 persoalan yang dihadapi siswa dan orangtuanya, yakni persoalan rencana pemindahan gedung sekolah, intimidasi staf dan guru untuk tidak mempersoalkan rencana pemerintah itu dan memberikan ketenangan aktifitas belajar mengajar di SMU 10 tetap berjalan normal.

Jika Gubernur Kaltim tetap bersikeras menjalankan rencana terhadap sekolah itu, maka Iskandar mengatakan bahwa rakyat dan orangtua siswa serta lembaga peduli pendidikan akan melakukan aksi besar besaran di DPRD Kaltim dan akan menyurati Menteri Pendidikan terkait soal penolakan warga samarinda Seberang tersebut. #

Wartawan: m sakir

No More Posts Available.

No more pages to load.