Pansus DPRD Balikpapan Mengungkap, 471 Aset Belum Punya Sertifikat

oleh -251 views
RDP pansus Aset DPRD kota Balikpapan Bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan, Inspektorat, Bappeda, dan Badan Pertanahan Negara (BPN).

BERITAKALTIM.CO- Panitia Khusus Aset DPRD Balikpapan melaksankan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD, diantaranya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan, Inspektorat, Bappeda, dan Badan Pertanahan Negara (BPN), Senin (14/6/2021).

RDP dipimpin oleh Ketua Pansus Aset H.Haris dan sejumlah anggota pansus aset di antaranya Puriyadi, Yohanes Patiung, Mieke Henny, Nurhadi, Simon Sulean, Danang Eko, Nelly Turualo, Alwi Al Qadri, Muhammad Najib.

Haris mengatakan, aset milik Pemerintah Kota Balikpapan mencapai 800 item,. Sekitar 239 item yang memiliki sertifikat, sedangkan 471 item milik Pemerintah Kota Balikpapan belum bersertifikat, sehingga rawan terjadi sengketa.

“Pansus Aset akan menindaklanjuti temuan tersebut, dengan melihat langsung kondisi aset yang telah dilaporkan,” jelas Haris kepada awak media.

Haris menyampaikan, adanya laporan yang diterimanya, 471 item aset daerah tersebut dalam sistem pendataan status adalah membeli. Namun tidak dilengkapi dengan bukti pembelian atas aset tersebut. Hal inilah yang dipertanyakan oleh pansus aset sejauh mana kondisi aset ini, apakah benar tidak punya surat-surat atau hanya menggunakan hak pakai.

“Dari beberapa dinas laporannya itu posisinya masih menguasai atau membeli, tapi kalau memang membeli berarti ada suratnya, kalau tidak ada suratnya, ke mana suratnya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut pihaknya akan berencana melakukan sidak ke lapangan untuk memastikan aset-aset yang ada di lingkungan pemerintah kota Balikpapan,” katanya.

Haris menjelaskan, untuk aset baru ada sekitar 239 aset daerah yang telah mengantongi sertifikat, 91 aset dalam status sewa, 15 pinjam pakai dan ada 7 aset milik pemerintah daerah yang sedang bersengketa dan 4 obyek BOT . Selain itu, dapat informasi juga jika dari 471 aset yang belum bersertifikat, ada 160 bangunan SD yang tak ada sertifikatnya dan 23 Bangunan SMP yang juga belum memiliki sertifikat

“Kita ingin mempertanyakan ke BPKAD, kenapa bangun sekolah tapi belum jelas asak usul tanahnya, kalau suatu saat digugat atau disengketakan warga tentu akan jadi permasalahan dikemudian hari,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan Madram Muhyar menjelaskan, Progres BPKAD melaksanakan pengelolaan manajemen aset. Sesuai aturan sebenarnya pengelolaan aset itu bukan BPKAD tetapi OPD juga terlibat, tetapi secara administratif memang diakomodir oleh BPKAD.

“Inilah yang harus dipahamkan, karena di pengelola barang ada dua, pengelola barang dan pengguna, kalau pengelola barang itu di bawah SEKDA dan pengguna dibawa OPD,” jelasnya.

Madram mengatakan, pihaknya telah membuat rencana untuk melakukan pengamanan aset yakni dengan melakukan pemagaran dan pemasangan plang di lokasi untuk menghindari adanya upaya dari oknum masyarakat menguasai lahan milik pemerintah kota.

“Untuk menindaklanjuti hal tersebut, BPKAD saat ini sambil menyelesaikan, kami lakukan pemagaran dan pemasangan papan pengumuman agar tidak bermasalah ada oknum warga yang membangun,” kata Madram. #

Wartawan: Thina