Pansus Energi Listrik DPRD Kaltim Minta Perpanjangan Waktu

oleh -19 Dilihat
Sapto Setyo Pramono, Ketua Pansus Penyelenggaraan Ketenagaalistrikan DPRD Kaltim. Foto: beritakaltim

BERITAKALTIM.CO- Pada Rapat Paripurna ke -12 yang di laksanakan oleh DPRD Kalimantan Timur beberapa waktu lalu menyetujui perpanjangan masa kerja Panitia Khusus (Pansus) terkait perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pansus Ketenagalistrikan, Sapto Setyo Pramono. Ia mengatakan alasan permintaan perpanjangan waktu selama satu bulan itu lantaran banyaknya agenda yang terpotong salah satunya karena pandemi Covid-19.

“Diperpanjang satu bulan, insyaallah akhir bulan Mei sudah paripurna karena itu tinggal finalisasi sama registrasi di Kemendagri dari Dirjen Produk Hukum Daerah (PHD),” urainya, Minggu (22/5/2022).

Politisi Golkar tersebut membeberkan bahwa tujuan dari pansus ketenagalistrikan yakni mempersiapkan energi listrik khususnya di Kaltim, sehingga tidak hanya fokus kepada yang sudah ada, melainkan energi terbarukan.

“Nah di situlah yang kita tingkatkan kemudian di dalam perda pun sudah rigid juga tercantum. Contoh setiap pemerintah daerah itu melakukan pembangunan lebih dari 500 meter persegi wajib menggunakan PLTS, kurang lebih 20 sampai 30 persen, itu untuk melakukan semacam EBTB,” bebernya.

Bukan hanya pemerintah daerah, swasta, dan siapapun yang bangun harus menggunakan itu. Energi bersih memang harus kita ciptakan karena energi ini penting.

Menurutnya banyak potensi yang dapat dimanfaatkan seperti biomas dari limbah sawit, energi panas, microhidro yang masih dalam proses, bahkan energi nuklir.

“Jadi secara konfrehensif sudah tercakup semuanya di Perda Energi Listrik, untuk jangka panjangnya. Tinggal implementasinya terus keterlibatan pihak ketiga. Kemudian dari Perusda Kelistrikan juga ada semua kita benahi, sudah ada di dalam situ, karena selama ini belum ada, jadi kita masukkan semua di situ secara rigid, tinggal nanti pergubnya aja lagi, dan cara pelaksanaannya,” tutupnya.

Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sudah ada sejak tahun 2016, namun perlu penyesuaian karena masih banyak warga Kaltim belum mendapatkan aliran listrik.

Beberapa waktu lalu anggota DPRD Kaltim, Jahidin, mengungkapkan data dari Dinas ESDM Kaltim terkait desa-desa di Kaltim yang belum teraliri listrik. “Ada 199 desa yang tersebar di 10 kabupaten/kota di Kaltim yang belum teraliri listrik hingga saat ini,” sebutnya.

Kondisi itu, membuat Politisi dari PKB ini prihatin. Menurut dia, sebagai daerah yang kaya, Kaltim bukan hanya sebagai peyumbang devisa negara yang besar, Kaltim juga memiliki kekayaan berupa tambang mineral. Tetapi kata dia, masih banyak masyarakat yang tertinggal untuk dapat menikmati fasilitas penerangan listrik.

Sehingga kata dia, adalah sesuatu hal yang lumrah jika masyarakat Kaltim melakukan protes kepada pemerintah daerahnya.

“Ini sangat miris dan menyedihkan, karena masyarakat di pelosok belum teraliri listrik. Sehingga tidak salah kalau masyarakat komplain pada pemerintah, termasuk DPR. Sebagai lumbung kekayaan alam, Kaltim masih ada desa yang gelap. Anggaran kita triliunan dan sebagai penyumbang devisa terbesar,” terangnya. #

Wartawan: Heriman

No More Posts Available.

No more pages to load.