Pansus LKPj Gubernur: Belum ada Kinerja Isran-Hadi yang Memuaskan

oleh -194 views
Sidang Paripurna DPRD Kaltim soal LKPj Gubernur Kaltim tahun 2020.

BERITAKALTIM.CO- DPRD Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan rapat Paripurna ke-11 di gedung D lantai 6, beragendakan Penyampaian Rekomendasi Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim tahun 2020

Dalam pemaparannya Pansus LKPj secara umum menilai bahwa kinerja Pemerintah ditiga tahun terakhir sangat jauh dari visi dan misi menuju Kaltim Berdaulat.

Selain itu, dalam 3 tahunan kepemimpinan Isran-Hadi sebagai gubernur dan wakil gubernur Kaltim hanya sedikit keberhasilan yang bisa dibanggakan dari keduanya.

Hingga dengan pertengahan 2021, hampir belum ada kinerja Isran-Hadi yang bisa dikatakan cukup memuaskan. Utamanya yang jadi janji-janji politiknya saat Pilgub tahun 2018 lalu.

Anggota Pansus LKPj Gubernur Kaltim Rusman Yaqub yang membacakan laporan hasil evaluasi mereka pada rapat paripurna, Senin (3/5/2021) siang, menyampaikan ketidakpuasannya atas kinerja Isran-Hadi pada 2020. Sepanjang 2020 banyak sekali persoalan pembangunan di Kaltim yang tidak maksimal dan tidak tuntas.

“Kinerja pemerintah terus menurun. Banyak sekali masalah yang muncul dari pertambangan. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kaltim minus 4,61 persen. Pembangunan seolah jalan di tempat. Tingkat pengangguran terbuka juga semakin besar. Kaltim bahkan masuk 10 besar dengan angka pengangguran terbesar di Indonesia,” papar Rusman, Senin (3/5/2021).

Hal senada juga diutarakan anggota Pansus LKPj Gubernur Kaltim, Sutomo Jabir. Politikus muda Partai PKB ini menyampaikan, ada beberapa rekomendasikan pansus yang bisa dikatakan cukup urgen. Salah satunya yakni buruknya tata pengelolaan pemerintahan yang dilaksanakan Isran-Hadi.

Imbas dari buruknya pengelolaan pemerintahan yang tidak bagus. Berujung pada sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dari tahun ke tahun yang kian besar.

Dari tata pelaksanaan pemerintahan, Sutomo Jabir menilai, yang demikian ini sangat tidak bagus. Sehingga perlu segera dilakukan evaluasi mendalam.

“SILPA yang cukup besar terjadi setiap tahun. Pada tahun 2020 misalnya, SILPA Kaltim mencapai Rp2,9 triliun. Artinya, Kaltim ada duitnya. Tapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik,” urai Sutomo Jabir. #

Wartawan: Heriman