Pansus Raperda P4GN-PN DPRD Kaltim Butuh Tambahan Waktu untuk Penyempurnaan

oleh -16 Dilihat
Masykur Sarmian, anggota Pansus P4GN-PN DPRD Kaltim.

BERITAKALTIM.CO- DPRD Kalimantan Timur telah melaksanakan Rapat paripurna yang ke-15 beberapa hari yang lalu. Dalam rapat tersebut salah satu Panitia Khusus meminta perpanjangan masa kerja guna menyempurnakan produk hukum yang akan dicapai.

Pansus tersebut yakni Pansus penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika (PN).

Anggota Pansus P4GN, H Masykur Sarmian mengatakan, berdasarkan keputusan DPRD Provinsi Kaltim Nomor 05 Tahun 2022 Tanggal 15 Februari 2022. Adapun tujuan dari penyusunan rancangan Perda tentang Fasilitasi P4GN dan PN adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahayanya penyalahgunaan dan melakukan pencegahan, pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

“Sedianya akan berakhir pada bulan Mei ini. Namun, Tim Pansus meminta agar Pimpinan DPRD Kaltim untuk memperpanjang hingga satu  bulan ke depan,” ungkapnya saat meminta waktu perpanjangan masa kerja pada rapat paripurna beberapa waktu lalu, Minggu (22/5/2022).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengatakan permintaan  perpanjangan waktu dari Tim Pansus tersebut lantaran diperlukan uji publik sekali lagi serta dilakukan konsultasi Kemendagri. Selanjutnya, setelah proses tersebut difinalkan maka pada tanggal 15 Juni 2022 akan disahkan.

“Progres sudah jalan sudah banyak yang dilaporkan dari konsultasi ke beberapa kementerian dengan BNN, Kumham dan  telah dilakukan konsultasi publik,” ucap Samsun.

Langkah-langkah yang dilakukan Pansus P4GN-PN diantaranya RDP (rapat dengar pendapat) dengan BNNP (badan Narkotika Nasional Provinsi) Kaltim, Kesbangpol Kaltim dan Kanwil Kemenkumham. Sebab ada aspek hukum yang perlu dikaji kembali.

Saat RDP beberapwa waktu lalu, Muhammad Daud dari BNNP Kaltim mengatakan bahwa revisi dari draft ranperda sudah cukup diakomodir oleh Pansus. “Alhamdulillah sudah terakomodir semua, sehingga dengan beberapa kali pertemuan ini jadi semakin baik lag,” ujar Daud.

Senada dengan hal tersebut, Tri Atmaji dari Kesbangpol Kaltim mengatakan setelah membaca sekilas dari draft yang lalu bahwa sudah ada kemajuan. Dari pertemuan sebelumnya ada beberapa hal yang masih multi tafsir, namun sekarang sudah semakin ringkas dan jelas arahnya.

“Terkait dengan kewenangan Kesbangpol mengenai tupoksi maka itu sudah sesuai dengan fasilitasi P4GN,” sebutnya.

Selanjutnya, Siska dari Kanwil Kemenkumham menyatakan untuk meminta waktu dalam hal legal drafting untuk pengharmonisian normanya. “Bukan masalah konten tetapi masalah pasalnya agar bisa terbaca oleh siapa saja. Kemudian hasil dari penormaan yang baru agar tidak terkena feedback kepada pembentuk peraturan juga supaya diperhalus kalimatnya,” terang Siska. #

Wartawan: heriman

No More Posts Available.

No more pages to load.