Paripurna LKPJ Wali Kota: Banjir, Pendidikan dan Kesehatan Disorot Fraksi

oleh -177 views
Rapat Paripurna DPRD kota Balikpapan mengenai penyampaian pemandangan umum Fraksi Fraksi DPRD kota Balikpapan terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020.

BERITAKALTIM.CO- Rapat Paripurna DPRD kota Balikpapan Masa sidang II Tahun 2021 mengenai penyampaian pemandangan umum Fraksi Fraksi DPRD kota Balikpapan terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020, Rabu (9/6/2021).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari didampingi Seketariat Dewan Sudirman Djayaleksana dan dihadiri oleh anggota DPRD Kota Balikpapan.

Enam juru bicara perwakilan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan menyampaikan pandangan terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2020.

Perwakilan juru bicara dari Partai Golkar Suryani, juru bicara Partai PDI-P  include PKB Yohanis Patiung, juru bicara Partai Gerindra Siswanto, juru bicara Partai PKS Syukri Wahid,   juru bicara Partai Demokrat Sri Hana, dan Juru bicara dari Partai Gabungan Puryadi.

Juru bicara Partai Golkar Suryani menyampaikan pandangan umum terkait penanggulangan banjir di Kota Balikpapan, mendukung perbaikan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas dan sekolah baru.

Juru bicara fraksi PDI-P include PKB Yohanis Patiung menyampaikan, usulan agar Badan pengelola pajak daerah dan restribusi daerah harus lebih maksimal dalam menggali potensi dan meningkatkan pengendalian serta pengawasan dalam penetapan penatausahaan. Dan yang lebih penting adalah permasalahan banjir yang dikarenakan  adanya pengelupasan lahan, Permasalahan pengelolaan PDAM,  dan juga dibidang kesehatan.

Juru bicara fraksi Gerindra Siswanto Budi Utomo menyampaikan, pandangan fraksi terkait UMKM. Diharapkan pemerintah memperhatikan UMKM dengan membantu memberikan anggaran  sehingga UMKM lebih berkembang.

“Berikan anggaran UMKM lebih besar sehingga UMK berkembang, dan juga dibantu untuk mempromosikan produk-produk UMKM yang ada,” jelasnya.

Juru bicara Fraksi PKS yang diwakili Syukri Wahid menyampaikan pandangan fraksi terkait  penyerapan anggaran program jaring pengaman sosial.

Juru bicara Fraksi Demokrat Sri Hana mengatakan, permasalahan kegiatan fisik seperti infrastruktur yang tidak dapat direalisasikan pada RPJMD yang sebelumnya agar dapat dituntaskan.

Selanjutnya juru bicara dari fraksi Gabungan Puryadi menyampaikan, apresiasi kepada satgas penanganan covid-19 di kota Balikpapan, untuk  di bidang pendidikan masih minimnya ruang belajar dan infrakstruktur ketersedian gedung sekolah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Subari mengatakan, Sidang paripurna LKPJ APBD tahun 2020 di Balikpapan mengagendakan pandangan fraksi terhadap penyampaian Walikota. Pandangan fraksi menyoroti persoalan banjir yang belum terselesaikan meski telah terjadi pergantian kepala daerah di kota minyak. Padahal Kota Balikpapan digadang-gadang menjadi penyangga Ibukota Negara (IKN) yang akan berpindah ke Kaltim.

“Ada beberapa catatan penting yang harus diselesaikan Walikota yang baru dilantik. Terutama soal klasik penanganan banjir. Itu yang masih disoroti oleh fraksi-fraksi yang tadi menyampaikan pandangannya,” ujar Subari seusai rapat paripurna.

Subari mengaku cukup prihatin terhadap masalah banjir yang kerap melanda beberapa titik di kota Balikpapan ini seperti kawasan damai MT Haryono, tugu adipura, Karang Anyar dan beberapa titik banjir lainnya di Balikpapan.

“Karena memang ada sekitar 40 persen titik banjir yang belum bisa dikendalikan. Sebenarnya pemkot sudah membuat berbagai perencanaan sebagai antisipasi banjir. Namun hal itu juga berhadapan dengan kendala pembebasan lahan,” jelasnya.

Subari mengemukakan, penyampaian pandangan fraksi juga menitik beratkan pada perbaikan sarana infrastruktur, pembangunan gedung sekolah dan penanganan banjir di Kota Balikpapan.

“Ini masalah klasik juga di Balikpapan ta kekurangan ruang kelas tapi di sisi lain kita juga harus menyesuaikan ketersediaan anggaran untuk membangun sekolah. Wacana subsidi siswa di sekolah swasta tahun depan kami pikir cukup bagus,” tutupnya. #

Wartawan: Thina