BERITAKALTIM.CO- Kemunculan Program Multi Years Contrak (MYC) yang dinilai secara tiba-tiba pada rapat ke-3 Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim tidak berjalan mulus.
Pasalnya usulan dari pemerintah provinsi tersebut mendapat penolakan dari beberapa anggota Banggar karena dinilai akan membebani APBD Kaltim.
Salah satu anggota Banggar dari fraksi PAN, Baharuddin Demmu mengatakan, pada pembahasan Banggar terbaru bahwa usulan tersebut masih ada walaupun beberapa anggota tidak menolak tetapi prosedurnya ditolak.
“Prosedurnya yang ditolak, prosedur itu belum terpenuhi, jadi itu yang membuat kawan-kawan ini bertanya, kenapa tiba-tiba. Harusnya kan dimulai dengan surat gubernur ditujukan ke pimpinan DPRD Kaltim kemudian surat itu di-disposisikan ke komisi pembidangan, selesai di sana baru masuk ke Badan Anggaran,” urai Baharuddin Demmu saat ditemui di gedung D lantai 1, Senin (20/10/2020).
Pihaknya pun sampai saat ini belum menerima surat tersebut sehingga membuat rapat Banggar masih alot dan belum menemukan titik temu.
“Sampai hari ini kan belum ada suratnya, kalau pemkot balikpapan yang mengusulkan ya mana suratnya. Kalau ada suratnya bisa kita cek,” papar politisi PAN tersebut.
Secara terpisah Anggota Banggar dari fraksi PKB, Sutomo Jabir mengatakan secara pribadi menolak rencana pembangunan fly over di Balikpapan dan peningkatan pembangunan RSUD AWS tersebut masuk dalam program MYC karena kondisi APBD Kaltim yang tengah merosot tajam.
“Rencana penggunaan APBD pada tahun 2021 untuk membiayai program MYC kurang tepat saat ini dan terkesan dipaksakan,” ungkap Sutomo Jabir.
Lebih lanjut, Sutomo jabir mengemukakan alasan bahwa tidak seharusnya APBD Kaltim untuk membiayai MCY, karena alasan, antara lain yang pertama tidak masuk dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) tahun 2021. Kemudian proyek fly over tersebut berada di jalan nasional yang mestinya ditanggung oleh APBN.
“Mestinya kita berjuang untuk pemerintah pusat, saya tidak mengatakan ini tidak penting, ini sangat penting dan harus segera dibangun oleh pemerintah pusat, bukan APBD kita yang sudah minim ini,” paparnya.
Lebih lanjut, Sekertaris Fraksi PKB tersebut menegaskan bahwa harus mengutamakan konektivitas infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat dalam pembelanjaan APBD Kaltim.
“Jadi kalau mau MYC lebih baik membangun konektivitas infrastruktur antar wilayah kabupaten yang memang menjadi kewenangan pemerintah,” tegasnya. #
Wartawan: Heriman
Comments are closed.