Penanganan Banjir Dinas PU Gunakan Pompa Penyedot Mobile

oleh -103 views
RDP Komisi III Bersama Dinas Pekerjaan Umum ( DPU) di ruang rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan.

BERITAKALTIM.CO- Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Balikpapan dengan Dinas Pekerjaan Umum di Ruang Rapat Paripurna, Senin (11/1/2021).

Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, permasalahan penangan banjir menjadi program utama di tahun 2021.

“Saya minta kiat-kiat, terobosan program terbaru Dinas Pekerjaan Umum di tahun 2021,” ucap Ketua Komisi III DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri.

Dijelaskannya, setiap tahun yang dibahas permasalahan anggaran penanganan banjir, kenyataannya banjir masih tetap terjadi di Kota Balikpapan. Perlunya terobosan baru agar permasalahan ini teratasi semisal dengan mencoba alat penghisap yang dapat menyedot air saat banjir agar bisa dibuang ke laut.

“Saya kasih masukkan kepada DPU supaya banjir tidak perlu selalu dengan anggaran yang besar, tetapi juga tidak maksimal terealisasikan lebih baik mencari terobosan yang baru,” ucapnya.

Selain itu juga, Alwi mengemukan kepada Dinas PU terkait proyek pembangunan, jangan sampai ditunggangi unsur politik yang menginginkan pengerjaan dipercepat, dikarenakan dengan adanya pergantian Wali Kota Balikpapan.

“Sesuai dengan isu yang beredar seperti itu, kami minta tolong proyek seperti tahun sebelumnya atau (berjalan) seperti biasanya. Jangan sampai ada unsur politiknya,” ungkapnya.

Seperti halnya juga, penanganan banjir dapat dilakukan dengan mengeruk sedimentasi yang merupakan salah satu penyebab banjir. “Percuma di atas diperbaiki tetapi di bawah tidak dikerok,” ujarnya.

Dijelaskannya, terkait kinerja DPU ditahun 2020 telah terselesaikan meskipun masih ada keterlambatan.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pekerja Umum Kota Balikpapan Andi Yusri Ramli mengatakan, kinerja DPU tahun 2021 akan tetap fokus untuk penanganan banjir.

Penanganan banjir ini sebenarnya tidak hanya ada dalam bidang sumber daya air saja tetapi juga terdapat dalam bidang kegiatan lingkungan pemukiman seperti adanya genangan pada perbaikan lingkungan.

Adanya anggaran yang terbatas dengan kondisi pandemi covid-19 secara otomatis berdampak terhadap program kegiatan termasuk penanganan banjir.

“Prioritas masalah banjir ini, kami arahnya ke situ juga,” jelasnya.

Untuk usulan Ketua Komisi III , ia mengatakan terkait pompa penyedot air bersih, lumpur, dan lainnya dengan sistem mobile sehingga kapan pun dan di mana pun diperlukan bisa difungsikan untuk menyedot sedimentasi yang sifatnya di dalam kota. ” Tetapi untuk ukuran bendali besar tidak bisa,” ucapnya.

Dijelaskannya, anggaran untuk penanganan masalah saluran sedimentasi, drainase sekitar Rp49 miliar “Mudah-mudahan bermanfaat,” imbuhnya.

Selain pemerintah melakukan pembangunan fisik peran serta masyarakat atau pihak ketiga seperti pengembang juga diperlukan, sehingga tidak semua penanganan banjir diserahkan kepada pemerintah khususnya Dinas PU.

” Diperlukan kerja sama mengatasi persoalan banjir dapat diurai dengan melakukan kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing supaya saluran dapat berfungsi dengan baik. Sehingga Dinas PU hanya mengurus di pinggiran jalan, saluran sekunder dan primer dan ini akan lebih membantu,” katanya.

Program selanjutnya yang akan dilakukan Dinas PU di antaranya melakukan pengerukan sendimentasi di beberapa ruas jalan. #

Wartawan: Thina