Pendukung Makmur Minta SK Penggantian Ketua DPRD Kaltim Dicabut

oleh -279 views
Suasana konferensi pers APAMB di warkop Baggios.

BERITAKALTIM.CO- Aliansi Pemuda Aktivis Masyarakat Berau (APAMB) melaksanakan konferensi pers guna memberikan dukungan moril kepada ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK serta mendesak DPD I Golkar Kaltim agar mencabut Surat Keputusan (SK) dengan nomor B_600/GOLKAR/VI/2021 tentang Persetujuan Pergantian Antara Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Provinsi Kaltim sisa jabatan 2019-2024 yang tertanggal 16 juni 2021.

Penanggung jawab APAMB, Bastian mengatakan dengan adanya surat tersebut merupakan salah satu bentuk pendzoliman kepada putra daerah serta keturuan kesultanan Gunung Tabur dan Kesulitan Sambaliung.

Selain itu, untuk menindaklanjuti Konferensi pers, APAMB akan melakukan aksi unjuk rasa damai di depan kantor DPD I Golkar Kaltim dengan estimasi masa sekitar 150 hingga 200 orang.

“Pak Makmur sendiri tengah melakukan perlawanan dengan menempuh aturan partai, toh kalaupun ada kemungkinan terburuk maka akan melakukan PTUN. Saya pastikan akan terus berjuang demi harkat dan martabat putra daerah serta seluruh pemilih makmur yang mencapi 38 ribu orang,” urai Bastian saat konferensi pers. Selasa (29/6/2021).

Sementara, Korlap APAMB, Jogras Hutain menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki hubungan terikat dengan partai Golkar. Ketika aksi besok, pihaknya tidak akan menerima perwakilan DPD I Golkar kecuali Sekertaris DPD dan Ketua DPD I Golkar, dalam hal ini Rudi Masud.

“Saya tegaskan bahwa APAMB tidak akan membubarkan diri sebelum ditemui oleh Sekertaris DPD I Golkar atau ketua DPD I Golkar dan kami tidak menerima perwakilan apalagi hanya sayap partai,” tegas Jorgas.

Dalam konferensi pers tersebut juga APAMB mencantumkan 7 tuntutan antara lain;

1. Menolak PAW Ketua DPRD Prov Kaltim Drs. H. Makmur HAPK, MM.

2. Mendesak DPP Pusat Golkar Mencabut Surat Nomor :B-600/golkar/VI/2021

3. Menolak Hasanuddin Mas’ud Sebagai Ketua DPRD Kaltim

4. Mendesak Rudi Massud Meminta Maaf Kepada Ayahanda Makmur HAPK Selaku Tokoh Kaltim serta Keturunan Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung

5. Mendesak Rudi Massud untuk Membuka Alasan Rasional sesui Surat Rekomendasi
pengajuan PAW Makmur di DPP Pusat

6. Rudi Mas’ud Harus Bertanggung Jawab Atas Politik yang Terjadi di Partai Golkar dan Harus Meminta Maaf Kepada Seluruh Masyarakat Berau Terkhusus Pemilih Pak Makmur HAPK yang Jumlahnya 38 ribu lebih, Sebagai Wujud Etikat Baik dan Menghormati Pak Makmur Sebagi Senior di Partai Golkar dan Tokoh Politik di Kaltim.

7.Jika terjadi konflik horizontal di Kaltim akibat keputasan yang dilakukan DPP partai Golkar maka RUDI MAS’UD harus bertanggung jawab. #

Wartawan: Heriman