Perpindahan Ibu Kota Negara Prioritas Prolegnas 2021, Ini Bocoran Draf RUU Pemerintah

oleh -803 views
Desain Garuda karya maestro Nyoman Nuarta.

BERITAKALTIM.CO- Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara sebagai payung hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Rencananya bulan Mei 2021 ini, pemerintah menyerahkan dokumen draf resmi RUU perpindahan ibu kota negara bersama naskah akademisnya.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman menyampaikan draf RUU IKN akan dikirim bersamaan dengan surat presiden. Pemerintah berharap DPR RI bisa segera membahas draf tersebut ketika sudah dikirim. Dijadwalkan RUU IKN sudah diterima DPR RI bulan Mei 2021 ini.

Fadjroel menyampaikan pemerintah juga akan menyiapkan Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Ibu Kota Negara. Perpres itu akan diterbitkan usai RUU IKN sah. Pemerintah, ucapnya, berharap RUU IKN bisa segera disahkan. Dengan begitu, pembangunan bisa dimulai tahun ini sesuai rencana.

Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas membenarkan pihaknya menunggu draf RUU IKN dari pemerintah. Setelah keputusan memasukkan RUU IKN dibahas dalam Prolegnas prioritas pada 23 Maret 2021 lalu, kini tinggal menunggu draf resmi pemerintah untuk diagendakan DPR RI pembahasannya.

Supratman mengakui ada sejumlah fraksi yang menolak RUU IKN dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas 2021, seperti Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS. Alasan penolakan fraksi-fraksi tersebut pada intinya memaklumi dan mengingatkan agar jangan sampai undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas tidak bisa jalan.

“Tapi kan pemerintah punya kepercayaan diri lewat instrumen yang dibangun saat ini saya yakin itu bisa jalan,” ucapnya.

Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan, dalam masa pandemi ini DPR memprioritaskan rancangan undang-undang yang menyentuh masyarakat seperti Undang-Undang Wabah, dan Undang-Undang Obat dan Makanan. PKS juga meminta agar DPR menarik RUU Ibu Kota Negara dari prolegnas prioritas 2021.

Menurut Supratman, penolakan 3 fraksi di DPR itu wajar. Masuknya RUU Ibu Kota Negara di tengah pandemi Covid-19 tentu menimbulkan perdebatan di masyarakat lantaran dianggap tidak prioritas.

“Tapi saya ingin meyakinkan bahwa kenapa kita setuju, pertama karena di UU Cipta Kerja sudah terbentuk lembaga pembiayaan investasi, dana abadi. Sehingga nanti kemungkinan nanti dalam proses pembiayaan IKN itu akan digunakan lewat pembiayaan lembaga investasi itu,” tutur Supratman.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, satu-satunya kendala dalam RUU Ibu Kota Negara hanyalah pada proses pembiayaan. Supratman bilang selama pembiayaan lembaga investasi terbentuk, maka rencana pembangunan ibu kota baru akan berjalan.

Hanya saja, ketika tidak ada pembiayaan dari lembaga investasi tentu masalah akan timbul lantaran pembangunan ibu kota negara yang baru tidak bisa mengandalkan APBN.
“Kan masalahnya cuma satu terkait IKN (ibu kota negara) ini, tentu hasil kajian dari Bappenas dan penyusunan RUU ini sudah sangat matang, satu satunya kendala yang kita miliki hanya proses pembiayaan,” ujar Supratman.

Seperti diketahui pemerintah memprediksi anggaran yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui akun Twitter resmi, hanya 19,2 persen sumber pendanaan menggunakan APBN. Sementara porsi terbesar bersumber dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang sebesar 54,6 persen dari keseluruhan dana yang dibutuhkan. Adapun 26,2 persen sisanya bakal mengandalkan investasi swasta.

Politikus Partai Gerindra itu menilai pemerintah sudah mengkaji secara matang terkait pemindahan ibu kota negara. Lagipula, tujuan pemerintah memindahkan ibu kota dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan.

“Kalau kemudian ibu kota negara ini pindah otomatis memberi dampak pertumbuhan pada daerah yang bersangkutan, jadi wilayah timur Indonesia akan semakin berkembang, Sulawesi dan lainnya,” tuturnya.

Selain itu Pemerintah juga sudah berkomitmen menginginkan agar pemindahan ibu kota bisa segera jalan. Oleh karena itu, Supratman melihat penting bagi DPR untuk menyiapkan payung hukum agar pemindahan ibu kota dapat dilakukan.

“Otomatis, nggak bisa jalan kalau payung hukum nggak ada, payung hukum hanya undang-undang,” ungkapnya.

Meski draf resmi RUU IKN belum dikirimkan pemerintah kepada DPR, namun di kalangan Wartawan sudah ada tersebar bagaimana isi draf tersebut. Dalam draft itu diatur tentang kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN di Kalimantan Timur, Presiden membentuk Badan Otorita IKN. Sementara itu, pengelolaan Kawasan IKN akan dilakukan oleh Badan Pengelola.

Mengenai pembentukan susunan, tugas, dan wewenang Badan Otorita dan Badan Pengelola IKN diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Adapun Badan Otorita dijelaskan pada Pasal 35 berkedudukan setingkat Kementerian. Kemudian seluruh fungsi, tugas, dan wewenang Badan Otorita dialihkan ke Pemerintah Provinsi IKN dan Badan Pengelola.

Terkait pembiayaan dan pendanaan mulai dari persiapan, pembangunan, dan pembangunan IKN dijelaskan dapat bersumber dari APBN, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pendanaan swasta, kerjasama pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU), dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan BMN sebagai sumber pembiayaan pembangunan IKN diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pemindahan IKN, Presiden harus berkonsultasi dengan DPR dalam kegiatan pemindahan IKN dari Jakarta ke Provinsi IKN, yang diketahui berada di Kalimantan Timur.

Pada tanggal peresmian Provinsi IKN sejumlah kantor di pemerintah pusat, baik kementerian dan beberapa lembaga negara diharuskan untuk bertugas di Kawasan IKN di dalam Provinsi IKN.

Beberapa yang harus berpindah di antaranya Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Markas Besar TNI, Markas Besar Kepolisian RI, Badan Pengawas Keuangan (BPK), seluruh kementerian, dan Kejaksaan Agung.

“Secara resmi berpindah kedudukannya dan mulai menjalankan tugas, fungsi, dan peran di Kawasan Ibu Kota Negara di dalam Provinsi Ibu Kota Negara,” bunyi Pasal 34 ayat (1).

Kendati demikian, pemerintah pusat dapat menentukan Lembaga Pemerintah Non kementerian seperti Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara, dan sebagainya, apakah dipindahkan atau tidak dipindahkan kedudukannya ke Provinsi IKN.

Sementara otoritas moneter dan pengawas perbankan seperti BI, OJK, lembaga penjaminan simpanan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Sekretariat ASEAN, dan LPNK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Semuanya tetap berkedudukan di Jakarta.

“Lembaga negara lainnya yang tidak termasuk pada ayat (3) dan (4), berkedudukan di Provinsi Ibu Kota Negara paling lambat 5 tahun setelah penetapan IKN,” tulis Pasal 34 ayat (5).

Sementara Kedutaan besar/perwakilan negara asing dan kantor pusat/perwakilan organisasi internasional berkedudukan di Provinsi IKN paling lambat 10 tahun setelah penetapan.

Lantas kemudian, bagaimana status DKI Jakarta? Dijelaskan dalam Pasal 37 bahwa setelah berlakunya UU Pemindahan IKN ini, Jakarta tetap menjalankan fungsi sebagai IKN sampai dengan penetapan resmi IKN. Yang kita ketahui semua IKN akan pindah ke Provinsi Kalimantan Timur.

Tapi, menurut Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas, draft RUU IKN yang beredar tersebut tidak bisa dipastikan apakah sama dengan yang akan diserahkan pemerintah secara resmi. Namanya saja draf, kemungkinan besar terjadi revisi sangat memungkinkan.

“Yang resmi itu pada saat pemerintah memasukkan itu ke DPR. Sampai sekarang (RUU Pemindahan IKN) resmi udah masuk Prolegnas, tapi penyerahan dokumen akhir dan naskah akademiknya itu belum diserahkan,” jelas Supratman. #

Wartawan: Charle | berbagai sumber