Persengketaan Lahan Teluk Waru dengan PT. KRN Belum Temukan Kesepakatan

oleh -110 views
Situasi mediasi Warga Teluk Waru dengan PT KRN di ruang rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan.

BERITAKALTIM.CO- DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pemerintah kota sebagai mediasi untuk mencari titik temu persoalan perluasan pembangunan PT Kutai Refrenery Nusantara (KRN) dan sengketa lahan dengan warga Teluk Waru Kelurahan Karingau, Rabu (13/01/2021).

Rapat mediasi digelar di Ruang rapat paripurna Gedung DPRD Kota Balikpapan,  dihadiri Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi,  Masyarakat Teluk Waru, Manajemen PT KRN dan dua orang yang menjual lahan ke PT KRN H Syahril dan Zainal Abidin.

Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mengatakan, dalam mediasi ini disinggung soal pembangunan yang dilakukan perusahaan pengelola kelapa sawit tersebut. Karena dituding tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

“Tadi sudah secara resmi dijelaskan Pak Wali Kota, salah juga kalau semua dikatakan tidak memiliki IMB,” ujar Abdulloh usai rapat.

Dijelaskannya,  hanya ada satu bangunan yang tidak mengantongi IMB dan sedang proses pengurusan. Pihaknya bahkan bersama sejumlah OPD sudah melihat langsung ke Teluk Waru pembangunan yang dilakukan.

“Kami sudah sidak kesana, Bukan semua. Tapi ada satu bangunan yang belum terbit IMB karena sedang dalam proses,” katanya.

Adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang IMB telah diatur, tidak bisa langsung menghentikan pembangunan, meski belum mengantongi IMB. Karena harus melalui proses melayangkan teguran sebanyak tiga kali.

“Bahwa untuk menghentikkan pembangunan yang pertama sesuai perda tidak bisa serta-merta langsung menghentikan, memberikan teguran sesuai pernyataan resmi oleh Wali Kota,” ujarnya.

Abdulloh menyebut kawasan ini memasuki Kawasan Langsung Investasi Konstruksi (KLIK) yang berada diKawasan Industri Kariangau. Sehingga diperbolehkan investor membangun lebih dahulu sambil mengurus perizinan.

“Kemudian di kawasan Industri ada KLIK tadi Pak Wali yang menyampaikan, saya belum sempat baca, bahwa ada aturan sendiri tentang kawasan industri bahwa boleh membangun lebih dahulu sambil mengurus perizinannya,” jelasnya.

Terkait sengketa lahan, Abdulloh menyatakan, belum mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. “Belum ada titik temu yang diminta oleh warga dari pihak yang digugat yaitu Bapak Zainal Abidin selaku pemilik lahan,” ujarnya.

Warga di RT 8 dan 9 Teluk Waru Kelurahan Karingau sempat ditawari akan diberikan tali asih sebesar Rp 1,2 miliar hingga Rp 2 miliar. Namun ditolak oleh warga.

“Nah karena ini sudah berproses di kepolisian dan kami bukan lembaga pembuktian, maka silakan saja keabsahan surat masing-masing pemilik antara warga dengan pihak Zainal Abidin. Jadi silakan saja berproses di kepolisian,” tukasnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan belum berencana membongkar bangunan maupun perluasan pabrik PT Kutai Refrenery Nusantara (KRN) meskipun tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

Wali Kota Rizal Effendi mengatakan, masih akan mengecek kawasan yang dibangun masuk kawasan Program KLIK Kawasan Langsung Investasi Konstruksi (KLIK). Kemudian juga dalam Peraturan Daerah (Perda) tidak bisa langsung dilakukan pembongkaran.

“Tadi ditanyakan kenapa bangunannya belum ada izinnya, kok belum dibongkar. Pertama dalam Perda kita, tidak langsung dibongkar harus ditegur dulu. Dan harus kita cek dulu, Kariangau masuk program KLIK,” ujar Rizal usai pertemuan tertutup.

Karena menurutnya, jika masuk Program KLIK diperbolehkan membangun lebih dulu dan perizinan menyusul. “Jadi kalau KLIK itu boleh membangun dulu izinnya menyusul. Itu yang harus dipertimbangkan, ini kan investasi,”ujarnya.

“Makanya Ini lagi kita cek . Memang dulu kan ada program KLIK dalam rangka mempermudah investor. Supaya dia tidak kalah waktu, dia boleh bangun, sambil izin proses,” ujarnya.

Jika berdasarkan Perda setelah mendapat teguran bangunan yang tak mengantongi IMB akan dibongkar. “Tapi kalau di KLIK dia boleh bangun dulu sambil persoalan diselesaikan menysul,” katanya.

Sementara menyangkut soal sengketa lahan antara PT. KRN dengan warga Teluk Waru Kelurahan Karingau, dari hasil mediasi tidak menemui kata sepakat. Tidak menutup kemungkinan tetap melalui proses pengadilan.

“Dan semua merasa benar. Nah itu kan tidak bisa kita selesaikan. Itu harus diselesaikan di Pengadilan, gak mungkin sudah kita menyelesaikan,” ujarnya.

“Kita hanya bisa memediasi, kalau dia bisa musyawarah bagus, kalau tidak ya harus Pengadilan. Kalau tidak bisa masuk pengadilan.” tukasnya.

Sedangkan PT KRN melalui GM Budiarsa mengatakan pihaknya sebagai investor menginginkan daerah Balikpapan dapat berkembang dengan kehadiran perusahaannya.

”Kedua terkait masalah pertanahan memang kita tahu di Balikpapan ini sangat kompleks. Nah kita beli, kita tau prosesnya kita jalani. Jadi kita berharap hal ini menjadi perhatian semua pihak termasuk dewan yang terhormat juga pemerintah kota. Itu saja ya teman-teman. Kita ikuti semua aturan yang ada, ” katanya usai mengikuti rapat mediasi di gedung DPRD Balikpapan. #

Wartawan: Thina