Pertahankan Ekonomi di Perbatasan tetap Tumbuh

oleh -181 views
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie

TAK hanya di wilayah perkotaan, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menegaskan, melalui beberapa programnya, Pemprov Kaltara juga berupaya menjaga tumbuhnya perekonomian di wilayah perbatasan.

Program-program tersebut, di antaranya pengembangan kerjasama Indonesia-Malaysia lewat beberapa forum kerjasama, penyediaan subsidi ongkos angkut (SOA) Barang, pembangunan Toko Indonesia, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pengembangan infrastruktur transportasi darat dan udara ke wilayah perbatasan.

“Untuk pengembangan kerjasama antara Indonesia-Malaysia, khususnya di wilayah perbatasan dilakukan lewat beberapa forum. Diantaranya, BIMP-EAGA (Brunei Indonesia Malaysia Philippine East ASEAN Growth Area), Sosek-Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia), Heart Borneo dan lainnya,” ucap Irianto.

Terakhir, Gubernur juga menyurati Ketua Menteri Serawak, Malaysia Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg untuk dapat membuka jalur keluar-masuk perbatasan Krayan, Indonesia-Serawak. “Ketua Menteri Serawak merespons positif Surat Gubernur Kaltara Nomor 510/1161/DPPK-UKM/GUB tanggal 17 Juli 2020. Ini penting, karena kaitannya dengan keperluan perdagangan antar kedua wilayah,” jelasnya.

Ketua Menteri Serawak, sebut Irianto pada intinya meminta daftar barang yang dibutuhkan apa saja. “Usulan kebutuhan tersebut masih terus diramu beserta daftar kuantitasnya. Ada tiga kebutuhan prioritas yakni barang pokok sehari-hari, bahan bakar minyak (BBM), dan bahan bangunan. Dalam waktu dekat penyusunan daftar kebutuhan ini diklaim rampung.  Kalau selesai disusun, segera dikirim ke Ketua Menteri Sabah,” papar Irianto.

Gubernur juga menyampaikan, bahwa nilai transaksi Border Trade Agreement (BTA) Tahun 1970 sebesar 600 Ringgit Malaysia (RM) akan segera direvisi. “Informasinya telah dilakukan penggodokan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru hasil ratifikasi perjanjian bilateral Sosek-Malindo. Ini terkait nilai BTA yang nanti disepakati,” ungkap Gubernur.

Untuk pengembangan infrastruktur transportasi, khususnya jalur darat di kawasan perbatasan, dituturkan Irianto, sesuai informasi dari Kementerian PUPR, pembangunan jalannya dibagi atas dua ruas ruas. Yakni, ruas paralel perbatasan Long Boh hingga Malinau dengan total panjang jalan 614,55 kilometer dan ruas akses perbatasan Malinau hingga Long Midang sampai Mensalong – Tau Lumbis dengan total panjang 359 kilometer.

“Untuk jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 kilometer, sudah terbuka jalan sepanjang 557,55 kilometer atau tinggal menyisakan 57 kilometer. Sementara untuk kondisi akses jalan perbatasan Malinau – Long Midang dari total panjang ruas 203,30 kilometer telah teraspal 42,74 kilometer, 160,56 kilometer jalan yang sudah ada berupa tanah, dan relokasi sepanjang 102,47 kilometer. Dan, untuk akses jalan perbatasan Mensalong –

Tau Lumbis dari total panjang ruas 155,70 telah teraspal 4,00 kilometer, 124,65 kilometer jalan yang sudah ada berupa tanah, dan jalan yang belum tembus atau kondisi hutan sepanjang 27,05 kilometer,” beber Irianto.

Dari transportasi udaranya, pada tahun ini ada 4 bandar udara (Bandara) yang sudah mampu didarati pesawat ATR-72.

“Sedianya, ada 6 bandara di Kaltara yang menjadi prioritas pengembangan. Yakni, Bandara Juwata di Tarakan, Bandara Tanjung Harapan di Tanjung Selor Bulungan, Bandara Kolonel RA Bessing di Malinau, Bandara Long Apung di Malinau, serta di Nunukan ada Bandara Nunukan dan Yuvai Semaring Krayan. Kini, Bandara Nunukan, Bandara Tanjung Harapan (Bulungan), Bandara Malinau dan Bandara Yuvai Semaring, Krayan sudah dapat didarati ATR-72,” urainya

Pengembangan 6 bandara itu, lanjut Gubernur, dijalankan dalam kurun waktu 2014-2018, dan mendapatkan dukungan penuh dari pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Nilainya Rp 1 triliun lebih. Dengan rincian, pada 2014 dianggarkan Rp 263,8 miliar, pada 2015 sebesar Rp 272,1 miliar, 2016 sebesar Rp 152,8 miliar, 2017 sebesar Rp 243,8 miliar, dan di 2018 sebesar Rp 182 miliar,” beber Gubernur.

Untuk program SOA Barang sendiri, dijelaskan Gubernur bahwa pada tahun ini ada 8 rute yang menjadi titik penyaluran. “Anggaran pelaksanaan SOA barang tahun ini, sebesar Rp 9 miliar,” ucap Irianto.

8 rute itu, Nunukan-Sebakis, Malinau-Mentarang Hulu dan Sungai Tubu, Tanjung Selor-Bahau Hulu, Tanjung Selor-Pujungan, Samarinda-Kayan Hilir, Nunukan-Tulin Onsoi, Mansalong-Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu, serta Nunukan Seimenggaris. “Penyalurannya melalui transportasi darat dan air,” ulas Gubernur.

Di perbatasan juga tengah berproses rencana pembangunan PLBN. Dikatakan Irianto, ada 4 PLBN akan dibangun di Kaltara. Yakni, PLBN Sei Pancang, PLBN Long Midang, dan PLBN Long Labang yang semuanya berada di Kabupaten Nunukan, Kaltara. Satu PLBN lainnya, yakni PLBN Long Nawang, dibangun di Malinau, Kaltara. “Saat ini PLBN Sei Pancang tengah dilakukan pembangunan. Anggaran pembangunannya dari APBN, sekitar Rp 33 miliar,” urai Irianto.

Sedangkan perihal Toko Indonesia, dijabarkan Gubernur bahwa pembangunannya yang dimulai sejak 2017 sudah rampung 100 persen. Tinggal menunggu diresmikan. “Ditargetkan minggu kedua Agustus sudah diresmikan,” ucap Gubernur.

Untuk pembangunannya sendiri, pada 2017, dialokasikan APBD Provinsi sebesar Rp 5 miliar untuk kegiatan konstruksi struktur toko. Lalu, anggaran sebesar Rp 4 miliar dikucurkan pada tahun 2018 untuk melanjutkan kegiatan konstruksi pembangunan. Terakhir, 2019 dikucurkan dana APBD sebesar Rp 6,5 miliar untuk kegiatan penyelesaiannya. “Pemprov Kaltara melalui, Disperindagkop dan UMKM juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 500 juta di APBD 2020 sebagai modal usaha masyarakat berjualan di Toko Indonesia. Bantuan modal usaha tersebut akan dibagi kepada sejumlah calon pelaku usaha atau pedagang yang kriterianya ditentukan oleh camat setempat,” tutup Irianto.(humas)