PPKM Mikro Perlu Anggaran, Wali Kota Akui Terhambat Dana Kelurahan

oleh -187 views
Wali kota Balikpapan Rizal Effendi.

BERITAKALTIM.CO- Adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang menghapuskan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan yang diperuntukan untuk Dana Kelurahan pada tahun 2021 mendapat tanggapan dari Wali kota Balikpapan Rizal Effendi.

Rizal Effendi menyampaikan keberatan kepada Presiden Republik Indonesia terkait kebijakan penghapusan dana kelurahan. Dengan adanya dana kelurahan tersebut, sebenarnya dapat dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro.

“Waktu pertemuan APEKSI kemarin kita juga menyampaikan terkait kebijakan Pemerintah Pusat yang menghapus anggaran untuk kelurahan, padahal dana tersebut bisa digunakan untuk pelaksanaan PPKM mikro di tingkat Kelurahan. Presiden kaget dengar hal tersebut, padahal kebijakan tersebut telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri,” ucap Rizal kepada wartawan, Rabu (17/2/2021).

Rizal berharap agar Presiden RI dapat menimbang kembali kebijakan penghapusan dana kelurahan, karena dana tersebut sangat diperlukan untuk upaya penanganan Covid-19 dalam melaksanakan PPKM mikro yang akan menyentuh hingga ke tingkat RT.

“Dana tersebut sangat diperlukan oleh pemerintah daerah untuk membantu upaya penanganan Covid-19 dalam penerapan PPKM mikro yang diterapkan di setiap RT. Saat ini anggaran yang tersedia di kelurahan hanya tinggal Rp 75 juta yang dianggarkan lewat APBD, dan saya sudah memerintahkan kepada kelurahan agar dipergunakan untuk pelaksanaan PPKM mikro di tingkat RT dari kelurahan,” tungkasnya. #

Wartawan: Thina