Proyek IT DPRD Kukar Senilai Rp5 Milyar Lenyap?

oleh -1.396 views

teknologiTENGGARONG,BERITAKALTIM.com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) disoroti menyangkut proyek Informasi dan Teknologi atau IT dengan nilai sekitar Rp 5 miyar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun Anggaran (TA) 2014.

Dari informasi yang diterima Beritakaltim.com menyebutkan bahwa proyek IT Dewan senilai kurang lebih Rp 5 milyar yang dianggarkan melalui APBD Kukar 2014 raib. Pasalnya, dalam pengesahan APBD-Perubahan Tahun 2014 proyek IT tersebut sudah tidak ada lagi. Selain diduga hilang, kabarnya proyek IT tersebut dialihkan ke kegiatan lain di lingkungan DPRD Kukar. Benarkah?

Salah satu sumber media ini menyebutkan bahwa tahun 2014 lalu keuangan Kukar sedang dalam kondisi defisit sehingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar memerintahkan sejumlah SKPD untuk melakukan rasionalisasi anggaran pada sejumlah kegiatan termasuk kegiatan di lingkungan DPRD Kukar. Sehingga, anggaran IT senilai kurang lebih Rp 5 milyar tersebut turut terkena dampak rasionalisasi.

Adanya perintah rasionaliasasi tersebut akhirnya Ketua DPRD Kukar kala itu menunjuk sejumlah anggota DPRD Kukar dan membentuk Tim Verifikasi guna melakukan verifikasi terkait sejumlah kegiatan di dewan. Salah satu anggota Tim Verifikasi tersebut adalah Firnadi Ichsan.

Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini membenarkan jika sekitar bulan Agustus 2014 lalu dirinya ditunjuk oleh Ketua Dewan bersama sejumlah anggota dewan lainnya untuk melakukan verifikasi terkait permintaan rasionalisasi.

“Memang benar, ada anggaran untuk proyek IT Dewan sebesar Rp 5 milyar pada APBD Murni 2014. Kemudian, ada perintah untuk rasionalisasi anggaran, ini terjadi menjelang pengesahan APBD-Perubahan 2014 karena keuangan daerah sedang defisit. Saya dan beberapa anggota dewan serta staf ditunjuk Ketua Dewan, saat itu masih pak Salehuddin untuk membentuk Tim Verifikasi, tim ini tugasnya melakukan verifikasi sejumlah kegiatan didewan untuk dirasionaliasi,” terangnya pada Beritakaltim.com, belum lama ini.

Politisi PKS ini mengatakan, rasionaliasi dilakukan karena keuangan Kukar pada tahun 2014 lalu disebut defisit, namun tak hanya pihak DPRD Kukar saja yang diminta merasionalisasi anggaran pada sejumlah kegiatan, namun seluruh SKPD turut mendapat perintah melakukan rasionaliasasi.

“Awalnya anggaran DPRD Kukar kalau tidak salah sebesar Rp 130 milyar, rasionalisasi terjadi dua tahap. Tahap pertama didapatkan nilai Rp 7,5 milyar, termasuk didalamnya yang ikut dirasionalisasi adalah anggaran untuk proyek IT ini sebesar Rp 1,5 milyar, sehingga anggaran proyek IT menjadi Rp 3,5 milyar. Setelah Raperda APBD-P 2014 itu diserahkan ke Gubernur, ternyata anggaran dewan dianggap masih terlalu besar hingga dewan diminta untuk merasionaliasi lagi,” terangnya menjelaskan.

Lantaran masih kurang lanjutnya, Tim Verifikasi kembali milirik proyek IT untuk dirasionalisasi, namun menjelang proses rasionalisasi tahap dua tersebut terjadi pergantian posisi ketua dewan.

“Pada saat itu, terjadi pergantian posisi Ketua Dewan dari pak Salehuddin menjadi pak Salehudin,S.sos,S.fil. Nah, saat posisi pergantian ketua inilah saya sudah tidak tahu lagi karena yang saya dengar bahwa anggaran proyek IT itu sudah dirasionaliasi seluruhnya. Ketika saya tanya ke Bappeda, jika anggaran IT itu dirasionalisasi seluruhnya, lantas anggaran Rp 5 milyar itu akan dipergunakan kemana? pihak Bappeda menyebutkan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk kegiatan di Sekretariat Dewan (Setwan) dan kegiatan anggota dewan yang masih kurang seperti kegiatan pansus dan lainnya,” jelasnya sembari mengatakan jika dirinya tak mengetahui persis kegiatan apa saja yang mendapat anggaran dari hasil proses rasionalisasi proyek IT tersebut.#pul