Proyek Jaringan Listrik di Mahulu Tak Selesai, Jaksa Tarik Kerugian Negara Rp1,7 M

oleh -128 views
Bayu Pramesti SH, Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat bersama Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Budi Gunarjo Ompusunggu, dan uang yang berhasil ditarik kembali.

BERITAKALTIM.CO- Tidak mampu menyelesaikan proyek Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), yaitu pembangunan jaringan listrik Kampung Mamahak Besar, Kabupaten Mahulu, Kejaksaan Negeri Kutai Barat berhasil melakukan penagihan untuk memulihkan kerugian Negara sebesar Rp1.778.298.305,35.

Pihak kontraktor tak mengelak dan bersedia mengembalikan pembayaran proyek yang telah diterimanya dengan cara mencicil 8 kali.

“Pelunasan terakhir sudah dilakukan sebesar Rp.652.288.305. Jadi sudah lunas. Dana tersebut akan disetor ke kas daerah,” kata Bayu Pramesti SH, Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Barat, saat menyampaikan keterangan resmi kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).

Nilai kontrak pekerjaan pembangunan jaringan listrik yang dimenangkan PT. Pesona Prima Gemilang senilai Rp.6,6 miliar. Didanai oleh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Mahulu tahun 2019, namun tidak selesai keseluruhan.

Masalah tersebut terbongkar, menurut Kajari Kubar, Bayu Pramesti SH, setelah Seksi Intelijen Kejari Kubar menerima laporan adanya kerugian keuangan negara hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan keuangan Pemkab Mahulu Tahun Anggaran 2019.

Dari laporan itu kemudian Kasi Intelijen Kejari Kubar, Ricki Rionart Panggabean SH.MH.Li melakukan penelusuran masalahnya.

Penelusuran dimulai dari wawancara seksi intelijen kepada pihak-pihak terkait seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di salah satu kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Juga dengan pihak Asuransi Bosowa yang menjadi penjamin.

Dalam jumpa per situ, Inspektur Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Budi Gunarjo Ompusunggu, menyampaikan, bahwa BPK memberikan rekomendasi dalam laporannya kepada pihak terkait untuk mengembalikan pembayaran uang muka atau jaminan pelaksanaan kegiatan proyek tersebut.

“Pengembalian kerugian Keuangan Negara tersebut bisa terjadi, karena memang kegiatan proyek itu tidak selesai,” tuturnya.

Pria berdarah Batak ini menambahkan, pihaknya selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), terus berupaya dalam menyelesaikan masalah pengembalian kerugian keuangan negara. Yaitu dengan rekanan PT.Pesona Prima Gemilang. Nilai kontrak pekerjaan senilai Rp.6,6 miliar. Saat kegiatan itu tidak selesai, maka jaminan uang muka (JUR) dilakukan.

“Dalam hal pengembalian Kerugian Keuangan negara tersebut, Aparat Penegak Hukum (Seksi Intelijen) Kejari Kubar memiliki kewenangan upaya paksa kepada pihak terkait, sehingga masalah inipun dapat diselesaikan dengan baik,” ungkapnya.

Budi Gunarso Ompusunggu menambahkan, sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu atas keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara oleh seksi intelijen Kejari Kubar, Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh menyampaikan rasa terima kasih dalam bentuk penyerahan Piagam Penghargaan, atas kinerja seksi intelijen Kejari Kubar yang telah berhasil memulihkan kerugian negara sebesar Rp.1.778 miliar, tutupnya.

Untuk diketahui proses upaya pengembalian kerugian keuangan negara di Kabupaten Mahakam Ulu oleh seksi intelijen Kejari Kubar berlangsung berkisar selama 1 (satu) bulan. #

Wartawan: henry | wartakubar.com

No More Posts Available.

No more pages to load.