PWLM Datangi Dewan untuk Mencari Solusi Permasalahan Lahan Tumpang Tindih

oleh -293 views
Perkumpulan Warga Lahan Makmur Datangi Komisi I DPRD kota Balikpapan untuk mencari solusi permasalahan tanah tumpang tindih.

BERITAKALTIM.CO- Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD kota Balikpapan dengan Perkumpulan Warga Lahan Makmur (PWLM) terkait permasalahan tanah yang telah mereka beli tumpang tindih  dengan  pihak lain.

RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Johny Ng didampingi Anggota Komisi I Simon Sulean, Sri Hana, Fitria, Siswanto, Hasanudin dan Yohanes patiung di ruang komisi II DPRD kota Balikpapan, Senin (28/9/2021).

Ketua PWLM Armin menyampaikan Awal mula pembelian kavling-kavling tanah ini dari koperasi lahan Makmur sejak tahun 1997-2010 yang dahulunya berkantor di PUSKIB.

Ada tiga lahan yang diperjualbelikan  oleh Koperasi Lahan makmur sekitar 34,5 hektare dengan sistem angsuran kepada mereka, dan waktu itu pembeli lahan tersebut pekerja lokasi yang berdomisi luar kota.

“Pembelian dengan sistem angsuran sampai tahun 2010, untuk pembelian lahan I sejak tahun 1997 dengan status segel, lahan II mulai tahun 2000 dengan  status sampai dengan sertifikat, dan lahan III tahun 2003 dengan status segel,” jelasnya.

Permasalahan timbul ketika kantor lahan makmur yang berada di PUSKIB dibongkar dan menghilang tidak ada kabar pemindahan kantor. Armin menyebut  tiga lahan ini sekitar 34,5 hektare dengan total kavling sekitar 2150 dengan kepemelikan sekitar 1800 warga.\

” Karena tidak mengetahui keberadaan Koperasi sampai saat ini, anggota kepemelikan tiap minggu sekitar 250 warga yang mencari dan mengikuti PWLM dan akhirnya menemukan keberadaan lahan,”jelasnya.

Ada lima jenis status alas hak tanah pembelian kavlingan yang telah dihadapi PWLM seperti sertifikat hak milik, segel, perjanjian akta jual beli, kuintansi dan berkas hilang status dalam pelaporan polisi karena di bawa koperasi lahan makmur.

Armin menyebut, setelah menemukan kavlingan ini permasalahan lainya timbul. Ada tujuh pihak yang juga mengakui kepemilikan lahannya, salah satu pemilik lahan merupakan perusahaan properti.

Tahun 2011 perusahan property ini Membuat Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) diatas lahan kita seluas 5,4 hektare.

” Padahal kita beli ditahun 2010, dan mereka mengesahkan SKGB tahun 2011 oleh kepala BPN,” ucapnya.

Armin juga melihat permasalahan lain diantaranya menemukan 100 kavling kepemilikan anggota terlihat telah dibangun perumahan dan diberikan patok patok untuk dipagar.

Langkah selanjutnya yang akan ditempuh PWLM seperti yang disarankan oleh Komisi I DPRD kota Balikpapan, Armin akan melakukan penguasaan fisik kavlingan, jika ada anggota PWLM yang tidak bermasalah langsung dilakukan proses sertifikat, IMTN  sedangkan untuk yang bermasalah dengan pihak lain akan melakukan mediasi untuk menengahi  masalah ini.

“Karena ada unsur keterlibatan pemerintah, kenapa Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) diatas kepemilikan hak milik,” ucapnya

Untuk itulah PWLM akan menunggu arahan Komisi DPRD kota Balikpapan  selanjutnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD kota Balikpapan Simon Sulean mengatakan, Kehadiran warga lahan makmur (koperasi, red) untuk menyampaikan kepada DPRD kota Balikpapan bahwa lahan mereka ini tumpah tindih dengan pihak-pihak lain.

“Dan sekarang mereka ingin menguasai lahannya tetapi di lapangan mengalami kendala karena ada indikasi pihak-pihak lain yang membuat surat di atas surat mereka,” jelasnya.

Sebelum memanggil pihak lain tentang permasalahan tumpang tindih lahan makmur, lanjut Simon Komisi I DPRD kota Balikpapan memanggil PWLM untuk klarifikasi dan mendengarkan permasalahan ini.

Terkait ada mafia tanah, Simon mengatakan bisa dilihat dari kepemilikannya, alasannya dan  kebenaran lahan makmur.

“Untuk mengetahui itu palsu atau ada indikasi mafia tanah  tentu ada pihak-pihak Instansi lain dan penegak hukum yang bisa lebih mengetahui lebih jelas,” ucapnya.

Untuk sementara solusi yang diberikan oleh Komisi I DPRD kota Balikpapan adalah memohon  kepada PWLM untuk menguasai lahannya dan mengurus surat surat yang belum diurus karena ada tujuh pihak yang menguasai tumpang tindih ini. “Karena permasalahan tumpang tindih maka pihak yang menumpang tindihkan itu kita akan panggil juga untuk klarifikasi,” tutupnya. #

Wartawan: Thina

No More Posts Available.

No more pages to load.