Rapat di DPRD, Komisi II Tanya Saham Perusda Kelistrikan di PT CFK

oleh -352 views
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang saat ditemui usai RDP dengan PT. Ketenagalistrikan.

BERITAKALTIM.CO- Komisi II DPRD Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Daerah PT Ketenagalistrikan di lantai 3 gedung D.

Rapat yang digelar dengan jajaran Direksi baru tersebut berjalan dengan cukup alot dengan pembahasan mulai dari rencana bisnis Perusda tahun 2022 hingga penyelesaian persoalan piutang yang terjadi pada masa kepengurusan Direksi yang terdahulu.

Direktur Utama PT. Ketenagalistrikan, Supiansyah mengatakan dalam pembahasan dengan komisi II seputar rencana bisnis dan kebutuhan listrik di wilayah pelosok Kaltim.

“Kita tetap mengacu pada pengembangan PLTS, listrik energi yang terbarukan, tentu kita juga mempertimbangkan jumlah penduduk dan sebagainya,” papar Supiansyah, Selasa (18/1/2022).

Dalam pengembanganya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan membutuhkan anggaran sekitar Rp15 Milyar pertahun jika on great per mega watt, dengan kapasitas tersebut akan memenuhi sebanyak 900 rumah.

“Rata-rata 1 mega itu untuk 900-an rumah, kalau 450 ya. Tapi kan nanti tergantung masyarakat setempat seperti apa, apakah mau yang kecil, kan beda-beda itu. Nah itu yang diantisipasi. Tapi itu rencana kita,” ujarnya.

Selain itu, pihak Perusda Ketenagalistrikan masih memperhitungkan wilayah sesuai dengan aspek finansial mitra. Karena PT Ketenagalistrikan tidak 100 persen modal sendiri.

“PLTU yang sudah jalan, sekarang PLTS atap yang sedang berjalan juga untuk kantor-kantor di pemerintahan Provinsi, mungkin nanti kita akan menyasar daerah-daerah Kota/Kabupaten,” tambahnya.

Namun demikian PT. Ketenagalistrikan juga akan menyasar daerah yang tertinggal, terbelakang dan terpencil serta akan berkerjasama dengan PLN.

“PLN itu bukan pihak ketiga tapi Pemilik wilayah usaha, pihak ketiga kan investor, sekarang kita lagi menggodok ada 3 tempat,” pungkasnya.

Terkait dengan piutang diperiode terdahulu, Supiansyah mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan proses hukum dan itu merupakan tugas yang berkesinambungan bagi korporasi.

“Dari 7 tinggal sisa 2, nilainya lumaya besar. Kita tetap tagih. Sekarang ini kita benahi prosesur itu, SOP tentang kerjasama. Periode kita ini, kita benahi termasuk melakukan keterbukaan,” pungkasnya.

Sementara ketua komisi II DPRD Kaltim, Veridana Huraq Wang mengatakan bahwa PT. Ketenagalistrikan harus memiliki fungsi sosial, karena di Kaltim masih banyak daerah yang belum teraliri listrik.

Oleh karena itu pihaknya menekankan agar Perusda Ketenagalistrikan bisa berimprovisasi dengan program yang dimiliki supaya bisa memenuhi daerah-daerah tersebut.

Selain itu, komisi II menyoroti minimnya kontribusi PT. Ketenagalistrikan dalam menyumbang PAD. Pasalnya sejak tahun 2011 hingga 2020, kontribusi PAD baru Rp10 Milyar dari penyertaan modal sebesar Rp126 Milyar.

“Kami melihat ini belum maksimal, kemudian tadi kita bedah-bedah lagi ternyata ini mempengaruhi kerjasama antara PT. Ketenagalistrikan dengan pihak ketiga yakni PT. Cahaya Fajar Kaltim,” ujar Veridiana.

PT. CFK merupakan perusahaan bentukan bersama sebagai usaha bersama dengan pemerintah provinsi Kaltim saat ini terjadi perbedaan komposisi saham yang signifikan.

“Mereka menguasi 73 persen saham sementara kita hanya 17 persen, nah ini juga mempengaruhi pembagian Deviden tetapi kami juga mempertanyakan nilai 17 persen, kurang lebih Rp400 Miliyar itu, angkanya dari mana,” imbuhnya.

Menindaklanjuti hal itu, komisi II akan bersurat ke pimpinan DPRD Kaltim untuk mengirim surat ke Gubenur dalam rangka melaksanakan apresial terhadap nilai saham.

“Karena yang tadi disampaikan itu yang terjadi sampai 2012, sedangkan ini sudah 2022 artinya sudah 10 tahun. Jadi kita ingin melihat apresial nilai saham kita, karena kalau begini terus, masa sih sudah 10 tahun kita cuma dapat 17 persen. Sementara pembentukan awal justru kita yang lebih besar,” pungkasnya. #

Wartawan: Heriman

No More Posts Available.

No more pages to load.